MK menyatakan, persidangan atas gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyoal sistem pemilu belum selesai.
- Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tengah dinanti publik.
"Informasi yang saya terima tentu sangat kredibel dan karenanya patut dipercaya. Karena itu pula, saya putuskan untuk melanjutkan kepada khalayak luas sebagai bentuk pengawasan publik agar MK hati-hati dalam memutuskan perkara yang sangat penting dan strategis tersebut," kata Denny dalam keterangan tertulis, Selasa .
"Setelah itu, perkara baru akan dibahas dan diambil keputusan oleh Majelis Hakim dalam RPH . Selanjutnya, akan diagendakan sidang pengucapan putusan," ujarnya. Sistem pemilu di Indonesia saat ini menganut prinsip proporsional terbuka. Sistem ini digunakan untuk memilih anggota legislatif di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat RI serta Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
BP2MI: Bank Dunia Ingatkan Indonesia soal Perdagangan Orang Sejak 2017Bank Dunia (World Bank) sudah mengingatkan soal praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia sejak 2017.
مزید پڑھ »
Gibran Cawapres Prabowo? Jokowi: Tak Mungkin Dari Sisi Umur!Berdasarkan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, batas usia minimum menjadi capres dan cawapres adalah 40 tahun.
مزید پڑھ »
Penundaan Keberangkatan Calon Jemaah Haji Asal Siantar Akibat Masalah Visa, Pasrah Setelah Menanti Selama 11 TahunEmpat calon jemaah haji asal Siantar dari Kloter VII Sumut harus menunda keberangkatan karena belum dilakukannya rekam biometrik untuk proses penerbitan visa.
مزید پڑھ »
5 Syarat PNS Pria Boleh Poligami menurut (PP) Nomor 10 Tahun 1983PNS pria ternyata boleh melakukan poligami menurut (PP) Nomor 10 Tahun 1983.
مزید پڑھ »
Nelayan Bisa Untung Berkat Aturan Penangkapan Ikan Terukur, Begini HitungannyaPeraturan Pemerintah mengenai Penangkapan Ikan Terukur nomor 11 tahun 2023 telah telah terbit bulan lalu.
مزید پڑھ »
RUU IKN Bakal Dipercepat, Apa Saja yang BerubahBappenas bakal mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
مزید پڑھ »