Menurut Muhadjir, untuk mencegah kecurangan, pemerintah daerah semestinya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan memetakan jumlah kursi di sekolah negeri, enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi bukan karena kesalahan sistemnya.
Ia mencontohkan jumlah kursi saat PPDB SMP mendatang seharusnya sudah dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD di zona setempat. "Nanti balik kompetisi bebas, siapa yang punya duit, sebagian memang karena pintar, sebagian karena punya jabatan. Kan dulu wakil rakyat banyak yang dapat kuota, punya kursi, punya hak memasukkan siapa saja di sekolah yang disebut favorit," kata dia.
"Ada sekolah-sekolah tertentu yang diperebutkan habis-habisan sementara ada sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan perhatian. Itu yang dulu kita hilangkan dengan basis zonasi," ujar dia yang dilansir dari Antara. 2 dari 2 halamanPerbaiki Sistem Zonasi PPDBMeski demikian, Muhadjir menyatakan tidak masalah apabila ada sebagian pihak yang menilai kebijakan zonasi perlu dievaluasi atau bahkan diganti.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Menko Muhadjir: Kecurangan PPDB zonasi bukan kesalahan sistemnyaMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan ...
مزید پڑھ »
Kecurangan PPDB Zonasi Bukan Kesalahan Sistem, Ini Penjelasan Menko MuhadjirMenko PMK Muhadjir Effendy menegaskan kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi bukan karena kesalahan sistemnya.
مزید پڑھ »
Marak Fenomena Numpang KK Saat PPDB Zonasi, Muhadjir: Pengawasannya Tidak JalanMenurut Menko Muhadjir, pemerintah daerah seharusnya memberikan pemahaman kepada orangtua siswa bahwa sekarang sudah tidak ada sekolah favorit.
مزید پڑھ »
Siswi SD Protes soal PPDB Melalui Surat untuk Jokowi, Sang Ayah: Semoga Bisa Direspons PresidenKey, anak perempuan berusia 10 tahun membuat video dengan judul surat untuk Presiden Joko Widodo.
مزید پڑھ »
Inspektorat Bandarlampung panggil dua orang terkait kasus PPDBInspektorat Kota Bandarlampung memanggil dua orang yang diduga ikut terlibat pada pemalsuan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh oknum ASN di Kota Bandarlampung.
مزید پڑھ »
Gubsu Edy Tolak PPDB Sistem Zonasi, Sudah Bicara ke Menteri hingga JokowiGubernur Sumut Edy Rahmayadi menolak PPDB sistem zonasi. Penolakan itu sudah pernah disampaikannya ke Presiden Jokowi dan menteri pendidikan.
مزید پڑھ »