Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Komunikasi (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menyiapkan transformasi kesehatan untuk menyambut bonus demografi 2030.
Liputan6.com, Jakarta - Dalam transformasi kesehatan ini, kata dia, sisi pencegahan penyakit akan lebih diutamakan dibandingkan pengobatan.
Dia mengatakanm pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia akan lebih merata. Pemerintah juga akan mewujudkan pelayanan kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. * Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini "Kalau masyarakat sudah nggak sehat, masyarakat kita nggak pintar kan kita akan kehilangan momentum untuk masuk ke negara maju, untuk jadi Indonesia emas diinginkan. Jadi pastikan infrastruktur kesehatan ini benar-benar di waktu yang tersisa ini dipercepat," ucapnya.3 dari 4 halamanDalam Nota Keuangan, Jokowi Patok Anggaran Kesehatan Capai Rp 186,4 TriliunPresiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah akan mengalokasikan Rp 186,4 triliun untuk sektor kesehatan di tahun 2024 mendatang.
Pada saat yang sama, anggaran juga dialokasikan untuk menggenjot industri farmasi dalam negeri. Harapannya, bisa memperkuat industei dan bisa bersaing dengan negara lain. 4 dari 4 halamanJokowi Cabut Status Pandemi, Biaya Pasien Covid-19 Akan Ditanggung BPJS KesehatanSementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pembayaran untuk perawatan COVID-19 akan ditanggung BPJS Kesehatan usai penetapan endemi COVID-19.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Menko PMK: Transformasi kesehatan agar bonus demografi dapat optimalMenteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan transformasi kesehatan diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat ...
مزید پڑھ »
Kewenangan 'Utak-atik' Batas Usia Capres-Cawapres di Tangan Mahkamah Konstitusi? Ini Kata AhliMenko Polhukam menilai MK tidak berwenang membuat keputusan Menko Polhukam menilai MK tidak berwenang membuat keputusan
مزید پڑھ »
Airlangga: Pemerintah Sudah Selesaikan 170 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 1.299 TriliunMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sudah menyelesaikan 170 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp1.299 Triliun
مزید پڑھ »
Kemenko PMK siap sediakan GPK di sekolah inklusiKementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) siap menyediakan guru pendamping khusus (GPK) untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus di ...
مزید پڑھ »
Kemenko PMK dorong pendanaan khusus untuk sekolah inklusiKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Kemenko PMK), mendorong skema Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pendanaan penyelenggaraan sekolah ...
مزید پڑھ »