Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mendapatkan kritik dari Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto.
Mulyanto mempertanyakan urgensi dari usulan pihak Agus yang meminta tambahan anggaran untuk insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai .
"PKS tidak setuju kendaraan listrik roda 4, roda 2 kita timbang-timbang. Harus tepat sasaran," kata Mulyanto, dalam Rapat Kerja Menteri Perindustrian, Senin .Adapun untuk tahun anggaran 2023 ini Kemenperin telah mendapatkan anggaran tambahan untuk program pembelian KBLBB roda dua sebesar Rp 1,4 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp 4,2 triliun. Menurutnya, pemberian subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran, kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, tujuan dari pemberian dana bantuan ini ada dua. Pertama untuk merubah mindset atau pola pikir masyarakat dari yang terbiasa menggunakan bahan bakar minyak ke energi baru terbarukan . Namun memang tujuan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa terealisasikan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Mahfud MD Ungkap Transaksi di Balik Meja DPR: Anggota DPR Tapi Punya Konsultan Hukum | merdeka.comMenko Polhukam Mahfud MD menyebut, praktik korupsi di Indonesia semakin menjadi-menjadi. Hal itu tercatat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menurun dari 38 menjadi 34 pada tahun 2022.
مزید پڑھ »
Menperin Wanti-wanti Badai Resesi Eropa Terjang Ekonomi RIMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengingatkan kondisi ekonomi global yang dalam kondisi tidak baik-baik saja.
مزید پڑھ »
Kendaraan Listrik Sepi Peminat, Menperin: Butuh Waktu Ubah Kultur MasyarakatMenteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tak mudah untuk mengajak masyarakat menggunakan kendaraan bertenaga listrik.
مزید پڑھ »
Anggota DPR minta OJK awasi akselerasi digitalisasi seluruh bankAnggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Masinton Pasaribu meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan fungsi pengawasan dan supervisi terhadap ...
مزید پڑھ »
Kala Anggota DPR 'Ngamuk' ke Bahlil, Datang ke IKN Cuma Lihat Tiang Setengah MeterKomisi VI DPR mempertanyakan perkembangan soal proyek pembangunan IKN Nusantara.
مزید پڑھ »