Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan HPL dari BP Batam.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional , Hadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha .
Hadi menjelaskan, lahan yang akan dijadikan lokasi Rempang Eco City seluas 17 ribu hektare ini merupakan kawasan hutan dan dari jumlah itu, sebanyak 600 hektare merupakan Hak Pengelolaan Lahan dari Badan Pengusahaan Batam. "Dari 500 ha itu akan kami pecah-pecah dan langsung kami berikan 500 meter dan langsung bersertifikat. Di situ pun, kita bangun sarana untuk ibadah, pendidikan dan sarana kesehatan," kata Hadi.
"Kami akan datang lagi ke sana untuk menemui masyarakat, untuk saya sampaikan apakah yang kita tawarkan semuanya bisa terima," ujar Hadi. Menurut dia, pada 2001-2002 lalu pemerintah memberikan hak atas Pulau Rempang kepada sebuah perusahaan dengan bentuk hak guna usaha. Sebelum investasi dimulai, tanah tersebut tidak digarap dan belum pernah dikunjungi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Menteri ATR/BPN tegaskan lahan tinggal di Pulau Rempang tak miliki HGUMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di ...
مزید پڑھ »
Menteri ATR Sebut Lahan Tinggal di Pulau Rempang Tidak Kantongi HGULahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, disebut tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
مزید پڑھ »
Menteri ATR Respons Kisruh Rempang Eco-City, Singgung Masyarakat Tak Ada SertifikatMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto buka suara soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam.
مزید پڑھ »
Menteri ATR Respons Kerusuhan Rempang, Sebut Warga Tak Punya SertifikatMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
مزید پڑھ »
Menteri ATR/BPN: Masyarakat di Pulau Rempang Tidak Ada yang Punya SertifikatMenteri (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan masyarakat yang tinggal di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat tanah maupun HGU
مزید پڑھ »
Polisi Didesak Bebaskan 7 Warga yang Ditetapkan Tersangka Kasus Kerusuhan di Pulau RempangTim Advokasi untuk Kemanusiaan Rempang mendapat laporan ada warga Rempang yang mengalami kesakitan.
مزید پڑھ »