Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan bahwa bekerja dari rumah (WFH) hanya berlaku dua hari bagi aparatur sipil negara (ASN). Peringatan ini disampaikan saat Muhadjir menghadiri pantauan arus balik di Tol Kalikangkung.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengingatkan bahwa atau bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara hanya berlaku dua hari.
Peringatan Muhadjir tersebut disampaikan saat ia menghadiri pantauan arus balik di Tol Kalikangkung, Sabtu .itu kan diberlakukan dua hari, itu berarti hari Selasa dan Rabu, itu untuk ASN,” tegasnya, dikutip dariBagi para ASN yang anaknya masih sekolah, Muhadjir menegaskan mereka harus mengikuti jadwal sekolah anak mereka.“Kemudian harus pasti Kamis dan Jumat masuk, jadi tidak boleh membolos.
“Silakan ASN bisa menunda , tidak usah ikut sama-sama yang ASN, jadi bisa berangkat pada hari Rabu dan Kamis. Untuk ASN yang punya anak sekolah, ya ngikutin anaknya,” ia menegaskan. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas membolehkan aparatur sipil negara bekerja dari rumah atau
Menteri Koordinator WFH ASN Muhadjir Effendy Arus Balik Tol Kalikangkung
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy Memberikan Keterangan sebagai Saksi Sengketa Pilpres 2024Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memberikan keterangan sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menjelaskan komoditas pangan adalah faktor utama penyebab kemiskinan di Indonesia dan membuat pemerintah merancang berbagai program bantuan sosial (bansos).
مزید پڑھ »
Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy Jelaskan Keterlibatan Instansi dalam Program Bansos 2024Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan keterlibatan instansinya dalam program bantuan sosial (bansos) 2024 dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024.
مزید پڑھ »
Menteri Koordinator Muhadjir Effendy Hadiri Sidang PHPU di Mahkamah KonstitusiMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghadiri Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Muhadjir menyampaikan butir-butir penting berkenaan dengan program pemerintah, terutama penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
مزید پڑھ »
Menteri Koordinator Muhadjir Effendy Buka-bukaan Soal Program Perlindungan SosialMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membahas program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.
مزید پڑھ »
Menteri Koordinator Muhadjir Effendy Memberikan Kesaksian di Mahkamah KonstitusiMenteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait bantuan sosial dan program pemerintah yang dipersoalkan dalam sengketa Pilpres 2024.
مزید پڑھ »
Presiden Pastikan Empat Menteri Hadiri Sidang Sengketa Pilpres di MKSeperti diketahui, pada Jumat (5/4/2024) ini, Mahkamah Konstitusi akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendengar keterangan dari pemberi keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU presiden dan wakil presiden. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. ”Dari awal, pemerintahan kita ini sangat menghormati hukum dan tidak pernah Presiden mengintervensi. Untuk itu, kalau ini nanti memang diminta, para menteri (dipanggil MK), enggak ada masalah (bagi) Presiden
مزید پڑھ »