ANGGOTA Panja RUU Kesehatan Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan partainya tidak ingin ada liberalisasi dalam RUU Kesehatan
ANGGOTA Panja RUU Kesehatan Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan partainya tidak ingin ada liberalisasi dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat legislatif.
"Bahwa Fraksi NasDem dalam menyetujui RUU ini yang pertama kita bersepakat untuk tidak terjadinya liberalisasi, tidak boleh juga ada diskriminasi atau kriminalisasi terhadap para medis termasuk bidan, perawat, dan lain," kata Irma dalam Forum Diskusi Denpasar 12 secara daring, Rabu . Kemudian rancangan undang-undang ini harus mendatangkan kebaikan untuk anggota dan bukan hanya untuk organisasi profesi tapi untuk anggota dari seluruh institusi terkait dan masyarakat.
Ia menyebutkan peran dari organisasi profesi tidak disebutkan secara detail karena akan ada aturan turunannya."Jadi kita tidak mengatur organisasi profesi secara detail karena itu akan ada nanti di dalam peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Sehingga penyusunan RUU ini tidak terburu-buru karena kami masih mendalami DIM per DIM dan klaster per klaster," ungkapnya.
"Saya sampaikan bahwa RUU ini jauh dari dari sifat kriminalisasi jauh dari sifat liberalisasi dan sangat jauh juga dari sifat yang merugikan organisasi profesi maupun masyarakat karena inti dari undang-undang ini adalah untuk mengatur tata kelola kesehatan secara menyeluruh," pungkasnya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Penyusunan RUU Kesehatan Menjadi Momentum Memperjelas Kewajiban Pusat dan DaerahPembagian pemenuhan kewajiban dan hak hidup sehat bagi masyarakat antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih tidak jelas. RUU Kesehatan bisa menjadi pintu masuk membenahi hal ini. Iptek AdadiKompas
مزید پڑھ »
Ombudsman RI sarankan pembagian wewenang dipertegas di RUU kesehatanAnggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyarankan pembagian wewenang di bidang Kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, perlu dipertegas dalam ...
مزید پڑھ »
Polemik RUU Kesehatan, Ombudsman RI Sarankan Pembagian Wewenang Pusat dan Daerah DipertegasPembagian wewenang di bidang Kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi salah satu sorotan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kesehatan.
مزید پڑھ »
Partai Nasdem Setuju JK Minta Jokowi Tiru Mega dan SBY Tidak Cawe-cawe di Pilpres 2024Partai Nasdem, sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (JK), agar Presiden Joko Widodo tidak cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.
مزید پڑھ »
Transparansi Internasional: Tidak Ada Alasan Tunda Pembahasan RUU Perampasan AsetPeneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola menjelaskan setiap tahun Indonesia hampir kehilangan Rp40 ribu triliun akibat praktik korupsi
مزید پڑھ »
NasDem Percaya Diri Penahanan Johnny Plate Tidak Berdampak ke Pilpres - Tribunnews.comDia menuturkan pihaknya akan menggelar konferensi pers bareng Ketua Umum Surya Paloh di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng Jakarta siang ini.
مزید پڑھ »