DPR belum juga mengagendakan pembacaan surat presiden terkait usulan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna. Polhuk AdadiKompas
kian menegaskan spekulasi tentang adanya upaya aktor politik untuk menjegal pembentukan regulasi tersebut.
Agenda sekarang ini sudah terjadwal dari April sehingga rapat paripurna Selasa kemarin, hari ini, dan Selasa pekan depan memang sudah terjadwal agendanya. Sesuai dengan mekanisme yang berlaku, surpres usulan pembahasan RUU akan dibacakan dalam rapat paripurna setelah dibahas dalam rapat pimpinan DPR. Namun menurut Dasco, saat ini pimpinan DPR masih berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal DPR mengenai jadwal dan materi yang akan dibahas dalam rapim.”Kami akan lakukan sesuai mekanisme. Saat ini kami lagi koordinasikan dengan pihak Sekretaris Jenderal DPR seberapa banyak bahan yang kami harus rapim-kan.
RUU ini, kata Bambang, memang harus dikawal hingga ditetapkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik. Menurut Alvin, pembahasan RUU Perampasan idealnya rampung sebelum Pemilu 2024. Selain kebutuhan akan regulasi itu sudah sangat mendesak, perumusan UU Perampasan Aset juga sudah mangkrak selama lebih dari 10 tahun. RUU Perampasan Aset sudah dua kali masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2008 dan 2014, tetapi gagal dibahas.KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
RUU Perampasan Aset Harus Memuat Pembuktian TerbalikRUU) tentang Perampasan Aset dinilai perlu memasukkan muatan tentang pembuktian terbalik dalam penanganan kasus korupsi. Hal itu belum diatur dalam UU Tipikor bahkan UU TPPU
مزید پڑھ »
KPK Akhirnya Turun ke Lampung, Bakal Gali Aset dan Info soal Gubernur, Wagub, dan KadinkesKPK Akhirnya Turun ke Lampung, Bakal Gali Aset dan Info soal Gubernur, Wagub, dan Kadinkes KPK
مزید پڑھ »
Anggota Panja DPR Respons Kritik dari Nakes Terkait RUU KesehatanKomisi IX DPR RI telah berulang kali menerima perwakilan dari organisasi profesi kesehatan dan perwakilan masyarakat yang peduli terkait kesehatan.
مزید پڑھ »
Kemenaker Sudah Kirim DIM RUU PPRT ke DPR RIKemenaker sudah mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kepada DPR pada 16 Mei lalu.
مزید پڑھ »
Kejagung Langsung Kejar Aset Henry Surya Usai Vonis 18 TahunKejagung bicara soal aset Henry Surya setelah divonis 18 tahun.
مزید پڑھ »
Jurus Pengelola Kawasan Industri Pulogadung Amankan AsetPT Jakarta Industrial Estate Pulogadung bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk pengamanan aset negara.
مزید پڑھ »