Foto Pemprov DKI telah melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung sejak 2021. Namun, ada belasan warga yang mengaku belum menerima ganti rugi pembebasan lahan. Foto: Dok. Detikcom
Ketua RW 07 Rawajati, Sari Budi, mengatakan total ada 19 rumah yang masih menanti pembayaran ganti rugi. Dia mengatakan ganti rugi belum bisa dicairkan karena para penghuni rumah tersebut tidak memiliki sertifikat atau surat kepemilikan lahan. Agung Pambudhy/Detikcom
Sari mengatakan proses ganti rugi sudah dilakukan sejak akhir 2021. Sari menyebut taksiran ganti rugi telah disepakati, namun belum bisa dicairkan lantaran terkendala kelengkapan administrasi. Andhika Prasetia/Detikcom
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Datangi Kawasan Rawajati, Heru Budi Cek Lokasi yang Tersentuh Normalisasi Kali CiliwungHeru Budi langsung menuju ke peta pembatasan wilayah yang disediakan guna melihat lokasi-lokasi mana yang tersentuh program normalisasi Kali Ciliwung.
مزید پڑھ »
Polda Metro Dukung Pemprov DKI soal Pengaturan Jam KerjaPemprov DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas pengaturan jam kerja. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman memuji langkah cepat Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi beserta jajaran.
مزید پڑھ »
Pemprov DKI Jakarta Kembali Gelar Car Free Day Hari IniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau dikenal dengan Car Free Day (CFD) mulai Minggu (7.5.2023)...
مزید پڑھ »
Pemprov DKI Kembali Terapkan CFD di Sudirman-Thamrin | merdeka.comPemprov DKI Jakarta kembali menerapkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) usai ditiadakan selama libur Lebaran 2023 lalu.
مزید پڑھ »
Para Pejabat Pemprov DKI Senam Bersama Ratusan Warga di Car Free Day JakartaCar free day di Jakarta kembali dibuka setelah libur Lebaran. Pagi ini, CFD diramaikan kegiatan senam yang diikuti para pejabat DKI Jakarta.
مزید پڑھ »
Pemprov DKI Diminta Beri Kompensasi buat Perusahaan Swasta jika Pengaturan Jam Kerja DiberlakukanTrubus mengatakan, jika tidak ada kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta, perkantoran akan merasa dirugikan dengan aturan pembagian jam kerja karyawan.
مزید پڑھ »