Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mendorong pembentukan rancangan undang-undang (RUU) transisi ...
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid. ANTARA/Dok PribadiJakarta - Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid mendorong pembentukan rancangan undang-undang transisi kepresidenan di Indonesia.
Menurut dia, RUU transisi kepresidenan itu prinsip dasarnya adalah kepentingan nasional yang mensyaratkan agar peralihan jabatan presiden dilakukan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan. Menurut Fahri, perjalanan bangsa dan negara Indonesia selama ini, berkaitan dengan proses peralihan kekuasaan antara presiden, belum bertumbuh sebuah tradisi ketatanegaraan yang baik.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pakar Hukum Pidana, Hibnu Nugroho Ingatkan Bahaya Jeratan Judi Online!Pakar Hukum Pidana, Hibnu Nugroho mengimbau masyarakat untuk senantiasa menolak segala iming-iming dari judi online.
مزید پڑھ »
Pakar Hukum Bilang Begini Soal Penetapan Alvin Lim Sebagai TersangkaPakar hukum bilang begini soal langkah Bareskrim Polri menetapkan Alvin Lim sebagai tersangka kasus ujaran kebencian.
مزید پڑھ »
Analisa Pakar Hukum Pidana Soal Peran Influencer Dalam Mempromosikan Judi OnlineKominfo juga telah melakukan takedown 42.000 konten judi onine dalam sebulan terakhir. Transaksinya pun mencapai triliunan rupiah.
مزید پڑھ »
KPAI Minta Polri tidak Hadapi Suara Anak dengan Pasal Hukum PidanaSikap seperti yang ditunjukkan KVL inilah yang perlu dimiliki oleh anak-anak lain dan perlu dikembangkan menjadi sebuah sikap yang kolektif untuk membela bangsa dan negara.
مزید پڑھ »
Aturan Hukum Golden Visa Disahkan untuk Tarik Orang Asing BerinvestasiKlasifikasi visa ini diperuntukkan orang asing berkualitas yang akan bermanfaat kepada perkembangan ekonomi
مزید پڑھ »
KPK Tegaskan Kasus Kemenaker Saat Menteri Dijabat Cak Imin Murni Persoalan HukumKPK menyebutkan pengusutan kasus di Kemenaker dilakukan jauh sebelum dinamika politik saat ini.
مزید پڑھ »