Pakar Hukum Pidana Desak DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Alasannya

پاکستان خبریں خبریں

Pakar Hukum Pidana Desak DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini Alasannya
پاکستان تازہ ترین خبریں,پاکستان عنوانات
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 10 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 7%
  • Publisher: 90%

Pakar hukum pidana, Anwar Husin mengatakan, aparat penegak hukum sangat sulit melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku.

Dalam praktiknya aparat penegak hukum sangat sulit melakukan perampasan aset dari hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku.“Kesulitan yang ditemui dalam upaya perampasan aset sangat banyak, serta belum adanya kerjasama Internasional yang memadai dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme perampasan aset,” Kata Anwar.tersebut mengatakan, urgensi pembentukan UU pemberantasan aset sangat mendesak.

Ketentuan perampasan aset di Indonesia kaya Anwar, baik secara pidana atau perdata telah dituangkan dalam beberapa peraturan hukum seperti KUHP dan KUHAP serta Undang-undang Tipikor.

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Laporan Penggelapan Ditindaklanjuti, Kubu Yadi Kusniadi Apresiasi Polda MetroLaporan Penggelapan Ditindaklanjuti, Kubu Yadi Kusniadi Apresiasi Polda MetroKuasa hukum korban dugaan tindak pidana penggelapan Nurokhim menyatakan kasus tersebut sudah menemui titik terang.
مزید پڑھ »

Soal Polisi Baru Usut Kasus Setelah Viral di Medsos, Pengamat: Kewajibannya Dimulai Sejak Adanya Laporan MasyarakatSoal Polisi Baru Usut Kasus Setelah Viral di Medsos, Pengamat: Kewajibannya Dimulai Sejak Adanya Laporan MasyarakatMenurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, polisi memiliki kewajiban untuk menangani sebuah kasus sejak adanya laporan.
مزید پڑھ »

DPR Desak Pemerintah Divestasi Saham Vale, Untungnya Apa?DPR Desak Pemerintah Divestasi Saham Vale, Untungnya Apa?DPR Desak Pemerintah Divestasi Saham Vale, Untungnya Apa?
مزید پڑھ »

Jabatan Diperpanjang, Pimpinan KPK Apresiasi Presiden Jokowi Taat HukumJabatan Diperpanjang, Pimpinan KPK Apresiasi Presiden Jokowi Taat HukumWakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengapresiasi atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap putusan MK.
مزید پڑھ »

Mahfud: Tim Percepatan Reformasi Hukum Kredibel dan Berintegritas |Republika OnlineMahfud: Tim Percepatan Reformasi Hukum Kredibel dan Berintegritas |Republika OnlineMahfud tegaskan bahwa ia sendiri yang memilih anggota tim itu.
مزید پڑھ »



Render Time: 2025-03-20 02:30:03