Keputusan Pj Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk yang melantik Valentinus Sudarjanto sebagai Pj Bupati Mimika menggantikan Johannes Rettob menuai sorotan.
Sebab, menurutnya, Johanes Rettob masih merupakan Pj Bupati Mimika yang sah dan masih dapat menjalankan roda pemerintahan di Mimika. Meskipun tersangkut masalah kasus dugaan korupsi tapi Kejaksaan Tinggi Papua memutuskan tidak menahan Johanes Rettob.
“Pada tanggal 01 Maret 2023 Kejaksaan Tinggi Papua mengajukan dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Kelas I.A, dalam proses ini Johanes Rettob tidak dilakukan penahanan dengan demikian Johanes tetap menjalankan pemerintahannya sebagaimana mestinya,” kata Fahri kepada awak media, Senin, 26 Juni 2023.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pakar Hukum Nilai Ada Masalah Serius soal Penunjukan Pj Bupati MimikaPakar hukum dari UMI Makassar Dr Fahri Bachmid, menilai ada persoalan serius dalam pelantikan Pj Bupati Mimika, Sumito, menggantikan Johannes Rettob. Apa itu?
مزید پڑھ »
Pelantikan Pj Bupati Mimika Dipersoalkan, Kemendagri Pastikan Semua Sesuai AturanKepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan angkat suara, terkait penunjukan Penjabat atau Pj Bupati Mimika yang ramai mendapat sorotan.
مزید پڑھ »
Pakar Ungkap Manfaat Semanggi Air buat Kualitas SpermaDaun semanggi air diklaim mampu memperbaiki kualitas sperma lewat perannya sebagai antioksidan maupun antiinflamasi.
مزید پڑھ »
Syahnaz Sadiqah & Jeje Govinda Nonton 'Lagi-Lagi Tenis' Bareng, Interaksi Dibedah Pakar EkspresiDiterpa rumor miring, Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda berangkat nonton 'Lagi-Lagi Tenis' bareng. Interaksi mereka berdua dibedah oleh pakar mikro ekspresi.
مزید پڑھ »
Pekan Depan, Angel Di Maria Resmi Jadi Pemain Benfica - Bola.netPakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memiliki kabar terbaru seputar masa depan Angel Di Maria.
مزید پڑھ »
Pakar: Pemutihan Kebun Sawit di Area Hutan Untungkan KorporasiLembaga Sawit Watch mengkritisi rencana pemerintah yang ingin melegalkan atau memutihkan kasus perambahan kebun sawit yang berada di area hutan dengan mengabaikan unsur pidana. Mereka berpendapat kebijakan itu seharusnya hanya dikenakan kepada petani, bukan korporasi. Direktur Eksekutif Sawit...
مزید پڑھ »