Partai Buruh menyerukan untuk menolak koalisi besar.
“Partai Buruh menolak dibangunnya istilah koalisi besar untuk menggenapkan parlementary threshold 20 persen yang sudah ada,” ujar Said lewat keterangan tertulisnya, Sabtu .
Lebih lanjut, Said menilai ketika pasangan capres-cawapres hanya dua, maka sebenarnya sistem Indonesia sudah mengarah ke sistem demokrasi terpimpin yang dikomandani oleh partai politik."Partai Buruh menolak dibangkitkannya kembali sistem demokrasi terpimpin melalui koalisi besar dan presidenstial threshold 20 persen," ujarnya. Adapun Partai Buruh, kata dia, tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja.
Koalisi besar yang dimaksud adalah wacana penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan PKB. Rencana pembentukan koalisi besar itu dibicarakan oleh lima ketua umum partai tersebut bersama Presiden Jokowi pada Ahad lalu di DPP PAN, Jakarta. Jokowi menyebut kelima partai itu"cocok" bergabung.
Hingga kini, koalisi 'Tim Jokowi' itu belum terbentuk. Kelima partai masih berkomunikasi untuk membicarakan peleburan koalisi. Sementara itu, partai non-parlemen seperti PSI ingin bergabung dalam koalisi tersebut. Sedangkan Partai Bulan Bintang mengapresiasi rencana pembentukan koalisi besar ini.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Partai Buruh Sindir DPR Wakili Ketua Partai, Bukan RakyatPartai Buruh: Siapa sebenarnya yang diwakili oleh DPR pada hari ini. Mereka bukan mewakili suara rakyat, tapi mereka mewakili ketua umum partai masing-masing.
مزید پڑھ »
PN Jakpus Diminta Tolak Gugatan Partai Berkarya yang Ingin Tunda PemiluPartai Berkarya menggugat KPU ke PN Jakpus. Partai Berkarya ingin pemilu ditunda. AMHTNSI meminta PN Jakpus tidak ragu-ragu menolak gugatan Partai Berkarya.
مزید پڑھ »
Soal Gugatan Partai Berkarya, MA Tegaskan Pengadilan Tak Boleh Tolak PerkaraMeskipun banyak pihak menilai bahwa PN Jakpus tidak memiliki kompetensi untuk mengadili sengketa administratif dalam tahapan pemilu, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara tersebut. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
Susul Partai Prima, Partai Berkarya Ikut Gugat KPU ke PN Jakarta PusatPartai Berkarya juga meminta PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menghentikan tahapan Pemilu 2024.
مزید پڑھ »
Partai Berkarya Dinilai Ikut-ikutan Partai Prima Gugat Penundaan PemiluDirektur PPI Adi Prayitno menilai Partai Berkarya hanya ikut-ikutan Partai Prima soal gugatan ke PN Jakpus minta Pemilu 2024 ditunda.
مزید پڑھ »
Bima Arya: Fenomena Piala Dunia Menarik untuk Elektabilitas Ganjar |Republika OnlineSaat ini partai-partai menggalang kesamaan perspektif kepartaian, belum bicara figur.
مزید پڑھ »