PBHI Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

پاکستان خبریں خبریں

PBHI Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
پاکستان تازہ ترین خبریں,پاکستان عنوانات
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 72 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 32%
  • Publisher: 92%

Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa

PERHIMPUNAN Bantuan Hukum dan HAM Indonesia melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran etik dan perilaku Hakim Konstitusi atas nama Prof Dr Anwar Usman SH MH, Dr Manahan MP Sitompul SH MHum, Prof Dr Enny Nurbaningsih SH MHum, Dr Daniel Yusmic Pancastaki Foekh SH MH, Prof Dr M Guntur Hamzah SH MH kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi. Hal ini didasari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan PMK 09/2006.

"Pertama kami melaporkan ini bukan berbasis insinuasi, asumsi, atau dugaan-dugaan tetapi kami merujuk pada hasil putusan para Hakim Konstitusi dari tujuh putusan yang ada. Karenanya laporan ini mudah untuk ditindaklanjuti dan diperiksa lebih lanjut," ujar Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI.

PBHI pada dasarnya melaporkan tiga aspek. Dalam aspek administrasi terkait perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 91/PUU-XXI/2023 sudah dicabut oleh kuasa hukum melalui Surat Bertanggal 29 September 2023 perihal Permohonan Pembatalan Pencabutan Perkara No.

Terakhir soal perilaku Hakim Konstitusi yang membicarakan perkara melalui kesempatan kuliah umum memberikan komentar yang menyinggung soal batas usia capres-cawapres yang sedang dalam pengujian uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan mengaitkan dan mencontohkan beberapa pemimpin muda di zaman Nabi Muhammad dan negara lain.

Terakhir, pihaknya hanya melaporkan 5 dari 9 hakim konstitusi untuk membedakan sikap tindak yang penting dan perlu dilakukan oleh hakim konstitusi untuk ke depan dalam memeriksa perkara tetap berpegang pada nilai-nilai Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berkaitan dengan Prinsip Independensi, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan, dan Prinsip...

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Wapres Yakin Target Penurunan Prevalensi Stunting TercapaiWapres Yakin Target Penurunan Prevalensi Stunting TercapaiBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »

7 Lagu Daerah Jawa Barat Beserta Lirik dan Maknanya, Nomor 5 Terkenal Banget7 Lagu Daerah Jawa Barat Beserta Lirik dan Maknanya, Nomor 5 Terkenal BangetBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »

Kemenpora Gandeng Ucup Pestapora di Peringatan Hari Sumpah PemudaKemenpora Gandeng Ucup Pestapora di Peringatan Hari Sumpah PemudaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »

Terapkan CSA, Petani Purworejo Buat Pupuk Organik secara SwadayaTerapkan CSA, Petani Purworejo Buat Pupuk Organik secara SwadayaBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »

Kemendikbudristek Siap Gelar Malam Puncak AKI 2023Kemendikbudristek Siap Gelar Malam Puncak AKI 2023Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »

Komisi II: Putusan MK tidak Bisa Berlaku Secara Hukum untuk Pemilu 2024Komisi II: Putusan MK tidak Bisa Berlaku Secara Hukum untuk Pemilu 2024Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »



Render Time: 2025-02-27 05:57:15