Ini tanggapan Kementerian Perdagangan soal permintaan pedagang soal suplai produk UMKM pasca pelarangan bisnis baju bekas impor atau thrifting.
TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Perdagangan menanggapi permintaan pedagang soal suplai produk UMKM pasca pelarangan bisnis baju bekas impor atau thrifting. Seperti diketahui, pemerintah sempat berjanji akan memberikan suplai produk lokal agar pedagang tak lagi menjual baju bekas impor. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang berujar pihaknya dan Kementerian Koperasi dan UKM telah bertemu dengan para pedagang.
Rp100 ribu bisa dapat 3-4 potong, bagaimana UMKM mau bersaing,' kata Moga.Selanjutnya: Kemendag menyatakan akan terus ...Kemendag menyatakan akan terus menegakkan hukum yang berlaku. Penindakan dilakukan bersama Bareskrim Polri dan Bea Cukai. Sejauh ini, pemerintah juga sudah melakukan pemusnahan baju bekas impor di sejumlah kota.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Peringati HKPS, Kemenkes Tingkatkan Pengawasan Gizi dan Kebersihan Produk MakananTahun ini, Kemenkes berencana lebih banyak memperhatikan pedagang-pedagang dan sentral pengelolaan makanan yang masih kecil.
مزید پڑھ »
Papera Sukoharjo Dibentuk, Pedagang dan UMKM Deklarasikan Dukung PrabowoOrganisasi sayap Partai Gerindra yani Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera), dibentuk di Kabupaten Sukoharjo. Tujuannya untuk mendukung Prabowo Subianto jadi Presiden.
مزید پڑھ »
Kemendag Benarkan Satu Terduga Pelaku Penipuan PO Iphone Mantan Pegawai Honorer |Republika OnlineRihani keluar dari Kemendag karena mengundurkan diri atas kemauannya sendiri.
مزید پڑھ »
Mendag Usul ke Sri Mulyani, Anggaran Kemendag Ditambah Rp317 MiliarMendag Zulkifli Hasan mengusulkan ke Menkeu Sri Mulyani agar anggaran Kemendag ditambah Rp317 miliar.
مزید پڑھ »
Mendag Zulhas: Saya Apresiasi Komisi VI DPR yang Lakukan Pendalaman Protokol PerubahanKementerian Perdagangan (Kemendag) mengapresiasi Komisi VI DPR yang akan mendalami rencana pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan.
مزید پڑھ »