Perlu dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah dengan DPR terkait rencana membentuk bursa komoditi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyatakan perlu dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah dengan DPR terkait rencana membentuk bursa komoditi minyak sawit mentah .
"Tujuannya agar semua pihak yang terkait dengan perkelapasawitan nasional bisa menerima kebijakan yang akan diputuskan Pemerintah," ujarnya. “Nah pertanyaan, apakah kita siap tidak? Kalau tidak siap, ini akan menimbulkan persoalan baru, mengingat yang namanya CPO ini kan komoditas yang sangat strategis,” katanya lagi.
"Dengan adanya UU perkelapasawitan di Malaysia itu sangat bagus dan melindungi komoditas strategis mereka, sehingga tidak jadi persoalan di internasional," katanya pula.3 dari 4 halamanHanya 10 Persen Total Ekspor CPO yang Bisa Masuk BursaKepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Didid Noordiatmoko, mengatakan hanya 10 persen dari total ekspor CPO yang bisa masuk dalam bursa.
Adapun alternatif yang dipilih Bappebti yang wajib masuk bursa adalah 10 persen dari total ekspor CPO yakni CPO HS 15.111.000.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Legislator sebut bursa CPO perlu pembahasan bersama Pemerintah dan DPRAnggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menyatakan perlu dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah dengan DPR terkait rencana Kementerian Perdagangan ...
مزید پڑھ »
Anggota DPR: Sikap Korban KDRT yang Berani Lapor Perlu DidukungLuluk Nur Hamidah prihatin atas banyaknya kasus KDRT yang belakangan terjadi
مزید پڑھ »
Santri Kembali Jadi Korban Kekerasan Seksual, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan UU TPKSPelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai akan lebih jera jika UU TPKS sudah bisa digunakan. Aturan teknisnya belum ada.
مزید پڑھ »
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Kekeringan Usai BRIN Ingatkan Ancaman El NinoKetua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengantisipasi kekeringan sebagai dampak fenomena El Nino. - Halaman 1
مزید پڑھ »
Didik Merasa Bingung dengan Putusan MK yang Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPKDidik Mukrianto merasa soal masa jabatan pimpinan KPK seharusnya bisa diserahkan kepada DPR dan pemerintah.
مزید پڑھ »
Anggota DPR Soroti Inkonsistensi MK di Putusan Masa Jabatan Pimpinan KPKArsul mengatakan DPR dan Pemerintah juga akan membahas revisi UU MK terkait masa jabatan hakim.
مزید پڑھ »