Pemerintah akan memisahkan aturan penjualan di platform social commerce dengan penjualan di platform e-commerce.
Sebab menurutnya selama ini aturan terkait penjualan di kedua platform digital ini masih sama. Padahal social commerce memiliki cara atau model berjualan yang berbeda dengan e-commerce. Terlebih mengingat sejauh ini transaksi penjualan di social commerce seperti TikTok Shop masih belum memiliki aturan.
"Dengan adanya data media sosial di social commerce itu membuat mereka punya data yang sangat banyak untuk melihat preferensi on demand," jelasnya. "Katakanlah e-commerce yang lain kan tidak punya data seperti itu, tidak punya data dari media sosial, misal hanya data dari pencarian atau rekam transaksi yang lalu," tambahnya.
Senada, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan ide pemisahan social commerce antara sosial media dan platform e-commerce adalah pilihan yang tepat.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Mendag Bakal Wajibkan Jualan Online Punya Izin UsahaMendag Zulkifli Hasan sedang menyusun aturan jualan di e-commerce dan sosial commerce, salah satunya harus memiliki izin usaha.
مزید پڑھ »
Bakal Tampil di Semifinal AGT 2023, Putri Ariani Akui Bakal Kangen Makan GorenganPelantun lagu viral Loneliness, Putri Ariani ternyata gemar makan gorengan. Bahkan, gorengan jadi makanan favoritnya.
مزید پڑھ »
Pemerintah Jepang Bakal Dorong Fast Charging Kendaraan Listrik di Jalan RayaPemerintah Jepang memberikan subsidi bagi operator charging station untuk meningkatkan kapasitas pengisian hingga 90 kilowatt.
مزید پڑھ »
Belanja Pemerintah Bakal Digenjot Demi Pertumbuhan Ekonomi RI 5,3%Upaya utama yang akan dilakukan adalah menggenjot belanja pemerintah di kuartal III-2023.
مزید پڑھ »
Antisipasi El Nino, Pemerintah Bakal Impor BerasAntisipasi El Nino, pemerintah menargetkan cadangan beras pemerintah (CBP) di atas 2,2 juta hingga akhir 2023.
مزید پڑھ »
Pemerintah Bakal Bebaskan Pajak Pakaian Bekas TKIPemerintah berencana membebaskan bea masuk pakaian bekas milik PMI, yang sebelumnya pakaian di atas US$ 500 dikenakan pajak.
مزید پڑھ »