Mengawal janji netralitas TNI, calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Komisi I DPR membentuk Panja Netralitas TNI. Polhuk AdadiKompas
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto menyapa wartawan sebelum uji kelayakan dan kepatutan sebagai Panglima TNI oleh Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin .. Ada sejumlah hal yang mendasari kekhawatiran fraksi-fraksi itu, mulai dari kedekatan Presiden Joko Widodo dengan Agus Subiyanto hingga majunya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, pada Pemilihan Presiden 2024.telah rampung digelar pada Senin ini.
Tiga calon presiden yang akan maju di Pemilihan Presiden 2024, dari kiri ke kanan, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, saat memberikan keterangan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin . Hasanuddin mengungkapkan, penekanan soal netralitas TNI itu didasari atas pengalaman setiap pemilu yang terbukti adanya keberpihakan aparat, bukan hanya TNI. Selain itu, netralitas penting ditekankan kepada Agus karena kini putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, panglima tertinggi TNI ialah Presiden Jokowi.
Ia sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan kedekatan Agus dan Jokowi, di mana Agus pernah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta semasa Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Namun, yang jadi kekhawatiran adalah loyalitas TNI kepada panglima tertingginya, yakni Presiden, apalagi hal itu menyangkut nasib Agus ke depan.
”Kalau laporan panja tidak dipatuhi, kami akan laporkan kepada presiden. Kalau presiden tidak mengambil keputusan, kami berhak bertanya, pakai hak interpelasi. Kalau misalnya juga tidak memuaskan, ya sudah, sampai pada mosi tidak percaya pada presiden. Bisa,” kata Hasanuddin.Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid memimpin rapat dengar pendapat dengar Jenderal Agus Subiyanto di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin .
Koridor itu sudah jelas tertuang dalam sejumlah aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan UU No 7/2017 tentang Pemilu. Dalam sejumlah aturan tersebut ditegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian, apabila TNI terbukti berpolitik praktis, akan dikenai hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari atasannya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Komisi I DPR Akan Dalami soal Netralitas TNI hingga Papua ke Calon Panglima TNI Agus SubiyantoKomisi I DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hari ini, Senin (13/11/2023).
مزید پڑھ »
DPR Akan Soroti Netralitas TNI Kepada Calon Panglima TNIJPNN.com : Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani akan menyoroti soal netralitas TNI saat uji kepatutan dan kelayakan Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subi
مزید پڑھ »
Jenderal Agus Subiyanto: Jangan Ragukan Kita, Netralitas TNI Harga MatiAgus menegaskan bahwa dia dapat menjamin netralitas TNI di Pemilu 2024. Menurutnya, Netralitas TNI sudah harga mati.
مزید پڑھ »
Jenderal Agus Subiyanto dan Jaminan Netralitas TNI di Pemilu 2024Calon Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menjamin TNI akan bersikap netral di Pemilu 2024. Agus mengatakan, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.
مزید پڑھ »
Dianggap 'Orangnya Jokowi', Ini Respons Calon Panglima TNI Jenderal Agus SubiyantoSosok Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sering dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, langkah Agus menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono disebut karena kedekatan dengan Presiden Jokowi.
مزید پڑھ »
Calon Panglima TNI Agus Subiyanto Bakal Gunakan Pendekatan 'Smart Power' untuk Tangani Masalah PapuaCalon Panglima, Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan strategi dalam mengatasi konflik di Papua. Ada dua pendekatan yang dibeberkan Agus saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR, Senin (13/11/2023).
مزید پڑھ »