Pemprov DKI Belum Ganti Rugi 12 Warga yang Terdampak Normalisasi, Heru Bilang Begini HeruBudiHartono
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum membayar ganti rugi lahan yang sebelumnya dimiliki 12 warga di RW 07 Rawajati, Pancoran. Para warga itu harus menjual lahannya untuk normalisasi Kali Ciliwung.
Seperti diketahui, dalam meningkatkan kualitas hak milik tanah, SPH diperlukan sebelum disahkan menjadi sertifikat tanah yang resmi. Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menambahkan proses pengerjaan normalisasi tersebut terus dikebut, baik dari sisi pembangunan maupun pembebasan lahan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Jakarta Tuan Rumah KTT ASEAN, Heru Budi Perbaiki Jalan-jalan Utama DKIHeru Budi memperbaiki sejumlah ruas jalan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Jakarta pada September tahun ini.
مزید پڑھ »
Heru Budi Dituding Antipendatang dan Dilaporkan ke Komnas HAM, Sekda DKI: Mana AdaJoko Agus Setyono menampik Heru Budi Hartono antipendatang sebagaimana yang disampaikan oleh Advokat Merdeka Pembela Rakyat (AMPERA).
مزید پڑھ »
Heru Budi Sebut 18 Warga RW 07 Rawajati Belum Terima Kompensasi Normalisasi CiliwungPj Gubernur DKI Heru Budi Hartono memastikan 18 warga yang belum menerima kompensasi normalisasi Ciliwung belum akan digusur dan dipindah ke rusun.
مزید پڑھ »
Pemprov DKI Diminta Beri Kompensasi buat Perusahaan Swasta jika Pengaturan Jam Kerja DiberlakukanTrubus mengatakan, jika tidak ada kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta, perkantoran akan merasa dirugikan dengan aturan pembagian jam kerja karyawan.
مزید پڑھ »
Pemprov DKI prioritas tangani enam lokasi rawan banjir di CiliwungPemprov DKI Jakarta memprioritaskan penanganan enam lokasi rawan banjir di Sungai Ciliwung untuk mengatasi genangan yang kerap melanda Ibu Kota ketika curah hujan tinggi.
مزید پڑھ »
Tentukan Nasib DKI Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pemprov Getol Konsultasi Publik Bahas RUU Kekhususan JakartaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dua kali menggelar konsultasi publik, membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus.
مزید پڑھ »