Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, menilai wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah saat gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean tak bakal efektif urai kemacetan di Ibu Kota.
Pasalnya, menurut dia kebijakan ini susah apabila diterapkan Pemprov DKI Jakarta pada pekerja swasta. Mengingat, produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dengan pekerja swasta memiliki perbedaan.
Diamenilai, apabila kebijakan WFH ingin diterapkan bagi pekerja swasta, maka Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus memberikan kompensasi kepada perusahaan swasta. "Macet ya sebenarnya tinggal kesiapan para patwal kepolisian. Jadi mungkin hotel dan jarak lokasi kegiatan acara jangan terlalu jauh," ucapnya.
Rapat koordinasi tersebut membahas persiapan acara ASEAN Foreign Ministers' Meeting /Post Ministerial Meetings yang akan berlangsung pada 8-14 Juli 2023 dan KTT ASEAN Plus/ASEAN+3 Summit yang akan dilaksanakan pada 5-7 September 2023.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Formula E Jakarta 2023 Siap Digelar, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Bakal Datang?Ajang Formula E Jakarta 2023 disebut bakal dihadiri sejumlah tokoh, mulai Presiden Joko Widodo hingga ketua umum partai politik. Bagaimana dengan Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?
مزید پڑھ »
WFH Saat KTT ASEAN, Heru Budi Diminta Beri Kompensasi Perusahaan SwastaTrubus menilai WFH saat KTT ASEAN untuk para pekerja hanya bisa diterapkan kepada aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov DKI Jakarta.
مزید پڑھ »
PWNU Rajut Silaturahmi dengan Pemprov dan DPRD DKI Jelang Pemilu 2024“Dinamika politik di Jakarta ke depan akan sangat menyita perhatian publik, karena Jakarta boleh disebut sebagai episentrum politik.”
مزید پڑھ »
Ketua RT Pluit puji Pemprov DKI tindaklanjuti aduan soal ruko'Perjuangan saya itu dari 2019, meskipun 2020, 2021 hingga 2022 akhir tidak memperoleh tanggapan, tapi kan akhirnya ditanggapi juga oleh pemerintah. Dan ditindaklanjuti,' kata Ketua RT Pluit Riang Prasetya.
مزید پڑھ »
Gelar FGD Pengaturan Jam Kerja, Pemprov DKI Minta Saran Asosiasi PekerjaPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ingin jam kerja dibagi menjadi dua sesi, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.
مزید پڑھ »
Pejabat Dinkes Pamer Gaji Rp34 Juta di Media Sosial, Inspektorat DKI Jakarta Belum Beri SanksiInspektorat DKI Jakarta mengatakan, sejauh ini pihaknya belum memberikan sanksi bagi Kepala Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ngabila Salama yang kedapatan memaerkan gaji Rp34 juta per bulan di media sosial.
مزید پڑھ »