'Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti 9.432 rekomendasi dari 10.931 rekomendasi atau 86,29 persen,' kata Anggota V BPK RI.
Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit saat memberikan sambutan dalam pemberian hasil pemeriksaan BPK atas anggaran tahun 2022 di gedung DPRD DKI, Senin . ANTARA/Walda
Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi DKI, yakni dari periode 2005 hingga 2022. Hal tersebut diapresiasi oleh BPK RI selaku pihak yang selama ini melakukan pemeriksaan keuangan Pemprov DKI. "Dengan demikian masih terdapat 1.215 rekomendasi yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti dan terdapat 284 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," kata Supit.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
BPK Temukan Rp 197 Miliar Anggaran DKI Tak Disalurkan ke Pemegang KJP Plus dan KJMUBREAKING NEWS BPK RI mengungkap temuan sebesar Rp197,55 miliar anggaran tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta yang tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
مزید پڑھ »
Persiapan Hari Lahir Pancasila, Pemprov DKI Gandeng Tukang Delman Bersih-bersih MonasPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kerja bakti membersihkan kawasan Monumen Nasional (Monas), Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu (27.5.2023). Pemerintah Provinsi...
مزید پڑھ »
BPK Temukan Permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah di JakartaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun anggaran 2022.
مزید پڑھ »
BPK Temukan Rp 197 55 Miliar Anggaran KJP Plus dan KJMU Tak Tersalurkan, Tapi DKI Tetap Dapat WTPPemprov DKI Jakarta tetap dapat opini WTP meski BPK RI menemukan anggaran sebesar Rp197,55 miliar di Provinsi DKI Jakarta tidak tersalurkan kepada pemegang KJP Plus dan KJMU.
مزید پڑھ »
ASN 'Dokter' RS Abdul Moeloek Lampung jadi Relawan Anies, Pemprov Lampung Belum Berikan SanksiPemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung hingga kini belum memberikan sanksi disiplin kepada dr Zam Zanariah Ibrahim.
مزید پڑھ »
Pemprov Kepri Anggarkan Rp198 M untuk Pilkada 2024Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menganggarkan Rp198 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
مزید پڑھ »