Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) oleh DPR dan Presiden Joko Widodo tidak perlu dilakukan secara terburu-buru dan serampangan.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta oleh DPR dan Presiden Joko Widodo tidak perlu dilakukan secara terburu-buru dan serampangan.
Menurut dia, dari segi pembahasan DPR dan Presiden memiliki waktu selama tiga kali masa sidang. Bahkan, pembahasan masih bisa diperpanjang sesuai dengan keputusan Rapat Paripurna DPR Pasal 97 Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020. 'Partisipasi langsung dari masyarakat Jakarta memungkinkan untuk menghasilkan tokoh-tokoh yang lebih representatif dan mendorong akuntabilitas yang lebih besar terhadap gubernur dan wakil gubernur yang terpilih,' terang dia.
'Mengubah mekanisme ini dengan memindahkan proses pemilihan ke tangan DPRD Provinsi dapat mereduksi nilai-nilai demokrasi lokal, termasuk menghilangkan hak politik bagi penduduk Jakarta,' ujar dia.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Prancis Berencana Izinkan Bunuh Diri secara MedisPresidenPrancis Emmanuel Macron mendukung rancangan undang-undang RUU tentang Mengakhiri Hidup dengan Bantuan Medis
مزید پڑھ »
Legislator Golkar: Pemerintah dan DPR Perlu Samakan Persepsi RUU DKJPemerintah perlu menyamakan persepsi dengan DPR perihal kekhususan Jakarta dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang saat ini
مزید پڑھ »
DPD Usul RUU DKJ Atur Kuota Khusus Warga Betawi Maju PilgubAnggota DPD Sylviana Murni mengusulkan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mengatur kuota untuk masyarakat Betawi ikut pemilihan gubernur.
مزید پڑھ »
Legislatif DKI Minta Bentuk DPRD Tingkat II Dalam RUU DKJ: Jumlah Masyarakat Jakarta BesarBerita Legislatif DKI Minta Bentuk DPRD Tingkat II Dalam RUU DKJ: Jumlah Masyarakat Jakarta Besar terbaru hari ini 2024-03-16 04:13:19 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
HEADLINE: RUU DKJ Atur Perluasan Kawasan Aglomerasi, Apa Untungnya untuk Warga Jakarta?DPR bersama Pemerintah tengah mengebut pembahasan RUU DKJ setelah Jakarta kehilangan status DKI. RUU ini membahas terkait kawasan aglomerasi yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur).
مزید پڑھ »
PKB Setuju Usulan PKS soal Ada Pilkada Tingkat Wali Kota Jakarta di RUU DKJPKB mendukung usulan PKS agar ada pemerintahan daerah tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Dengan begitu, maka harus ada pemilihan wali kota dan DPRD tingkat II.
مزید پڑھ »