Sebanyak 134 eksil korban peristiwa 1965 di luar negeri akan dinyatakan sebagai 'bukan pengkhianat negara' karena disebut 'tidak terlibat' dengan PKI dan jumlah itu bisa bertambah seiring dengan pendataan, kata Menkopolhukam, Mahfud MD.
Akhir dari Podcast"Kaum eksil, seperti kita ketahui bersama, umumnya adalah orang-orang terpilih yang mendapat beasiswa di bawah tanggung jawab Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, karenanya mustahil untuk secara sembarangan dicap sebagai 'pengkhianat negara'. Istilah ini berlandaskan TAP MPRS Nomor 25/1966."
Tom Iljas, perwakilan paguyuban eksil di Swedia mengatakan istilah yang dimunculkan Mahfud MD justru menimbulkan persoalan baru, yakni 'membagi para eksil antara yang "bukan pengkhianat negara" dan yang "pengkhianat negara".Tom Iljas dan sejumlah eksil lainnya turut menghadiri perayaan 17 Agustus di KBRI Stockholm, Swedia."Kata yang paling lunak untuk menilai pengkategorian itu ialah sangat serampangan. Sangat menyakiti hati," tegasnya.
Mengenai istilah penggunaan pengkhianat negara itu, BBC News Indonesia juga meminta klarifikasi kepada Sekretaris Menko Polhukam, Letnan Jenderal TNI Teguh Pudjo Rumekso. Dia mengatakan bahwa "bukan berarti waktu itu disebutkan 39 eksil, berarti di luar itu dianggap sebaliknya". Kemarahan kaum eksil tidak hanya terbatas pada penggunaan istilah 'pengkhianat negara' melainkan juga contoh yang digunakan Mahfud MD untuk menggambarkan orang-orang yang terhalang pulang.
Selain itu, dalam konferensi daring dan tatap muka tersebut, seorang eksil di Republik Ceko, Rony Marton, mengusulkan apresiasi terhadap Inpres yang menjadi payung hukum untuk mencoba menyelesaikan pelanggaran HAM berat.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pemerintah Siapkan Dana Penelitian Sejarah Peristiwa 1965, Mahfud : Untuk Akademik, bukan KebijakanHal itu disampaikan Mahfud dalam menjawab hilangnya rekomendasi pelurusan sejarah yang direkomendasikan tim Pelaksana Penyelesaian Nonyudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM).
مزید پڑھ »
Mahfud: Pemerintah Sediakan Dana Riset untuk Pelurusan Sejarah Tragedi 1965-1966Mahfud MD menyebutkan, pemerintah menyediakan dana riset untuk pelurusan sejarah tragedi 1965-1966.
مزید پڑھ »
KPU Dumai Tetapkan DPT Pemilu 2024 Sebanyak 231.485 Orang, Dumai Timur Catat Pemilih TerbanyakKPU Dumai menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 231.485 orang, dengan 346 pemilih baru. Dumai Timur memiliki jumlah pemilih terbanyak yaitu 50.571 pemilih.
مزید پڑھ »
Jumlah DPT Pemilu 2024 KPU Pali Meningkat Sebanyak 11.848 dari Pemilu SebelumnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pali, Sumsel, sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemilih berasal dari 71 Desa
مزید پڑھ »
Sebanyak 3.341 Data Pemilih Disabilitas Terdata di Padang PariamanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Pariaman mencatat terdapat 3.341 pemilih disabilitas yang ada dalam daftar pemilih tetap (DPT) Padang Pariaman untuk pemilu 2024
مزید پڑھ »
DPT Humbahas Sebanyak 141.453 PemilihKPUD Kabupaten Humbahas, Sumatera Utara, menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 menjadi 141.453 pemilih.
مزید پڑھ »