Permendag Soal e-Commerce Bakal Direvisi, Ini Harapan Pelaku Usaha

پاکستان خبریں خبریں

Permendag Soal e-Commerce Bakal Direvisi, Ini Harapan Pelaku Usaha
پاکستان تازہ ترین خبریں,پاکستان عنوانات
  • 📰 detikfinance
  • ⏱ Reading Time:
  • 33 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 16%
  • Publisher: 63%

Pemerintah berencana untuk mengatur perdagangan online seperti e-commerce dan social commerce.

Rencananya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 T Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha ataupun UMKM akan direvisi.

"Jadi sebagai seller lokal tak perlu ribet urus izin ini itu, simpel seperti jualan online saja," jelasnya. Menurut dia, pemerintah bisa menggandeng startup lokal seperti Tokopedia, agar bisa seperti Etsy dan memudahkan seller di Indonesia. Pasalnya banyak seller yang terkendala di metode pembayaran dan shipping.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan Penataan regulasi juga dilakukan untuk mengatur perdagangan elektronik agar UMKM Indonesia bisa terus berkembang. Seperti penyempurnaan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 untuk menata e commerce agar produk luar negeri tidak menyerbu pasar Indonesia.

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

detikfinance /  🏆 18. in İD

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Jaminan Pemerintah untuk UMKM Bisa Ekspor lewat Revisi Permendag PPMSEJaminan Pemerintah untuk UMKM Bisa Ekspor lewat Revisi Permendag PPMSEPemerintah menjamin aktivitas ekspor UMKM jauh lebih tertata sehingga bisa memperluas pasar ekspornya.
مزید پڑھ »

6 Poin Penting Soal Revisi Permendag 50/2020 Versi Menteri Teten6 Poin Penting Soal Revisi Permendag 50/2020 Versi Menteri TetenMenteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan enam poin penting terkait aspirasi KemenkopUKM dalam revisi Permendag nomor 50 tahun 2020.
مزید پڑھ »

Revisi Aturan Ini Dinilai Tak akan Benturkan Pelaku Usaha Besar dan UMKMRevisi Aturan Ini Dinilai Tak akan Benturkan Pelaku Usaha Besar dan UMKMPemerintah akan melarang e-commerce untuk menjual produk impor di bawah USD 100 atau Rp1,5 juta
مزید پڑھ »

Kala IDI Sindir Kebijakan Pemerintah soal Kompaknya 12 Kampus Buka Prodi KedokteranKala IDI Sindir Kebijakan Pemerintah soal Kompaknya 12 Kampus Buka Prodi KedokteranAnggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia soroti 12 kampus buka fakultas kedokteran sebagai langkah pemerintah tangani isu kurangnya dokter spesialis.
مزید پڑھ »

Freeport Bantah Ancam Gugat Pemerintah Soal Bea Keluar Ekspor MineralFreeport Bantah Ancam Gugat Pemerintah Soal Bea Keluar Ekspor MineralPT Freeport Indonesia (PTFI) membantah kabar bahwa perusahaan akan menggugat kebijakan bea keluar ekspor mineral logam.
مزید پڑھ »

Cegah Kebocoran Soal Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Pemerintah Gandeng BSSNCegah Kebocoran Soal Seleksi CPNS dan PPPK 2023, Pemerintah Gandeng BSSNSeleksi CPNS dan PPPK 2023 akan dimulai pada awal September 2023.
مزید پڑھ »



Render Time: 2025-03-07 04:11:58