Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) harus dilakukan revisi ...
Tangkapan layar - Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kemendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin . ANTARA/Melalusa Susthira K.
Saya kira sangat penting untuk mengatur ulang kampanye para pejabat negara setingkat presiden/wakil presiden dan menteri ini.Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilakukan revisi setidaknya mencakup tiga hal."UU Pemilu harus direvisi setidaknya tiga hal," kata Yanuar dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
مزید پڑھ »
KPU: Penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah sesuai undang-undangAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengeklaim penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam ...
مزید پڑھ »
Paripurna DPR setujui RUU Daerah Khusus Jakarta jadi undang-undangRapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi ...
مزید پڑھ »
Ditolak PKS, DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-UndangBerita Ditolak PKS, DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Undang-Undang terbaru hari ini 2024-03-28 13:16:24 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
DPR Sahkan RUU Desa Jadi Undang-Undang, Atur Perpanjangan Masa Jabatan KadesRapat paripurna DPR RI hari ini telah menyetujui pengesahan RUU Desa menjadi undang-undang. Sejumlah perubahan krusial disahkan dalam revisi UU Desa ini, antara lain terkait masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.
مزید پڑھ »
Ditolak PKS, DPR Sahkan RUU DKJ Menjadi Undang-UndangDPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kekhususan Jakarta DKJ menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna
مزید پڑھ »