Pimpinan MUI: Kewenangan Jaksa Justru Harus Diperkuat, Bukan Malah Digugat
JawaPos.com, Deding Ishak, menolak penghapusan kewenangan Kejaksaan dalam menyidik korupsi. Revisi UU Kejaksaan dilakukan karena kesadaran perlunya kewenangan Kejaksaan ditambah.
UU Kejaksaan direvisi oleh DPR dan Presiden pada tahun 2021, sehingga lahir UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam revisi tersebut kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tidak dihapuskan, justru kewenangan Kejaksaan diperkuat dengan tambahan kewenangan seperti kewenangan dalam pemulihan aset maupun di bidang intelijen penegakan hukum.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
MUI: Kewenangan Jaksa Justru Harus Diperkuat, Bukan DigugatKewenangan melakukan penyidikan tentang tindak pidana tertentu diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
مزید پڑھ »
Anggota Komisi III Pertanyakan Alasan Gugatan Kewenangan Jaksa Sidik KorupsiAnggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat mempertanyakan alasan JR kewenangan Kejagung dalam penyidikan perkara korupsi.
مزید پڑھ »
Pekan Ini, MUI Pusat Investigasi dan Kalarifikan Penyimpangan Ajaran di Al-Zaytun |Republika OnlinePanji Gumilang menantang dan menyatakan MUI tidak berhak mengeluarkan fatwa apapun.
مزید پڑھ »
Soal Ponpes Al Zaytun MUI Bakal Undang BPNT hingga Densus 88, Ada Apa?MUI memastikan bahwa penelitian di Ponpes Al Zaytun tersebut akan dilakukan pada pertengahan Juni 2023 untuk mengklarifikasi sejumlah dugaan penyimpangan yang ditujukan terhadap Al Zaytun dan Panji Gumilang
مزید پڑھ »
Tak Main-main, Minta Keterangan RS Primaya, Jaksa Ingin Helmut Segera DisidangPihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mendesak segera dilakukan persidangan atas Helmut Hermawan, mantan Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) yang te
مزید پڑھ »