ANGGOTA DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD tidak mengatur sistem pemilu.
ANGGOTA DPR Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji dan memutus sistem pemilu, karena UUD 1945 tidak mengatur sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan Open Legal Policy lembaga pembentuk UU, yakni DPR dan Presiden.
"MK tidak berwenang membuat norma UU, karena MK tidak mendapat mandat Konstitusi untuk menjadi lembaga pembentuk UU," ujarnya saat dihubungi, Sabtu . Selain itu MK tidak berwenang mengabulkan permohonan yang berdampak terbentuknya norma baru sebuah UU. Hal itu di luar wewenang MK. Sedangkan UUD memberi kuasa kepada DPR untuk memegang kekuasaan membentuk UU. Kewenangan MK menguji UU terhadap UUD, bukan membentuk UU.
Dia menekankan jika putusan dibuat di luar kewenangan yang dimiliki, maka putusan MK tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib diabaikan. "DPR, presiden, KPU, Bawaslu, DKPP, dan semuah pihak tidak boleh mengikuti putusan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," tegasnyaPemilu 14 Februari 2024 mendatang harus tetap didasarkan pada ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Perppu 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Pemilu.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Cak Udin: Arah Pembangunan Harus Selaras dengan nilai-nilai PancasilaAnggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB M Hasanuddin Wahid (Cak Udin) menegaskan pembangunan di RI harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila.
مزید پڑھ »
Biaya Nyapres di RI Bisa Rp 5 T, Anggota DPR Belasan MiliarOngkos nyapres di Indonesia ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
مزید پڑھ »
Anggota DPR Apresiasi Sambutan Masyarakat terhadap Biksu Jalan Kaki dari ThailandAnggota DPR Daniel Johan mengapresiasi sambutan persaudaraan masyarakat Indonesia terhadap biksu jalan kaki dari Thailand ke Candi Borobudur.
مزید پڑھ »
Anggota DPR ingatkan MK agar tolak gugatan soal sistem pemiluAnggota DPR RI Luqman Hakim mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) agar menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU ...
مزید پڑھ »
Anggota DPR Ingatkan MK agar Tolak Gugatan soal Sistem PemiluAnggota DPR RI Luqman Hakim mengingatkan MK agar menolak gugatan uji materi mengenai pemilu sistem proporsional tertutup.
مزید پڑھ »
Ucapkan Selamat Waisak, PKB: Terima Kasih Indonesia Jadi Perhatian DuniaAnggota DPR RI, Daniel Johan mengapresiasi sambutan persaudaraan masyarakat Indonesia yang menjadi perhatian dunia.
مزید پڑھ »