Kebijakan pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut dinilai membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.
ANGGOTA Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto, menilai kebijakan pemerintah membuka kembali izin ekspor pasir laut membahayakan kedaulatan negara dan lingkungan.
"Meski beleid tersebut ditujukan untuk pengerukan sedimen dan diprioritaskan untuk pasar dalam negeri, namun karena ada klausul yang membolehkan pengerukan pasir laut untuk keperluan ekspor, maka PP 26/2023 ini sangat berbahaya bagi lingkungan kelautan di masa depan," kata Mulyanto melalui keterangan yang diterima, Sabtu .
"Keuntungan ekonomi yang diperoleh bisa tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan laut yang akan kita tuai," tegas Mulyanto.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Nadiem Kritik ASPD DIY, Dewan: Kebijakan Lokal yang Masih Diperlukan |Republika OnlineASPD)di DIY dinilai tidak sinkron dengan Kurikulum Merdeka.
مزید پڑھ »
Ekspor Gas Tetap Disetop 2035 dalam Revisi Kebijakan Energi NasionalDewan Energi Nasional (DEN) menyatakan target moratorium ekspor gas pada 2035 tidak berubah dalam revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN).
مزید پڑھ »
PKS Ungkap 4 Poin yang Dibahas Petinggi Koalisi Perubahan di Kepulauan Seribu, Ada soal PK MoeldokoKetua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menjelaskan ada empat poin utama yang menjadi pembicaraan para petinggi partai KPP di Pulau Kaliage.
مزید پڑھ »
Anggota Parlemen Swiss Menolak Izin Transfer Senjata ke UkrainaParlemen Swiss menolak izin transfer senjata buatan Swiss ke Ukraina.
مزید پڑھ »
Kebijakan Pemerintah Kendalikan Konsumsi Rokok Tidak JelasYLKI menilai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak jelas dan semakin tidak akan terwujud.
مزید پڑھ »