Anggota DPRD Kota Tanjung Balai, Mukmin Mulyadi, yang baru dilantik merupakan tersangka kasus narkoba. - Halaman 1
Mulyadi Mukmin, saat dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. , Mukmin Mulyadi, yang baru dilantik merupakan tersangka kasus narkoba.
Mukmin Mulyadi masuk dalam daftar pencarian orang di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Polisi mengimbau anggota DPRD Kota Tanjung Pinang itu agar menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Imbauan menyerahkan diri disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumut, Komisaris Besar Jadi Wahyudi pada kamis sore.Hadi menyebut, Mukmin Mulyadi merupakan tersangka terkait kasus narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2.000 butir yang diungkap Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada 2020 lalu.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Buronan Kasus Narkoba Dilantik Jadi Anggota DPRD Tanjungbalai SumutMukmin Mulyadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang baru dilantik ternyata masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk kasus kepemilikan 2.000 butir ekstasi. Regional DPR
مزید پڑھ »
Mukmin Mulyadi, DPO Kasus Narkoba Dilantik Jadi Anggota DPRD TanjungbalaiPolda Sumut Beberkan Terkait Anggota DPRD Tanjungbalai Berstatus DPO Kasus Narkoba.
مزید پڑھ »
Ketua DPW PKB Tak Tahu Mukmin Mulyadi, Anggota DPRD Tanjungbalai yang Baru Dilantik, Buron Kasus NarkobaKetua DPW PKB mengaku tidak mengetahui bahwa Mukmin Mulyadi, anggota DPRD Kota Tanjungbalai, yang baru dilantik merupakan buronan narkotika.
مزید پڑھ »
DPO Kasus Ekstasi 2000 Butir Jadi Anggota DPRD Kota Tanjungbalai 'Saya Tidak Merasa'Salah seorang anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, bernama Mukmin Mulyadi merupakan seorang buronan (DPO) kasus kepemilikan pil ekstasi, tak main ma
مزید پڑھ »
Anggota DPRD Kritik Pemkot Bogor Soal Sertifikasi Aset Tanah |Republika OnlineAnggota DPRD menyebut baru 26 persen aset tanah Pemkot Bogor yang tersertifikasi.
مزید پڑھ »