Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) jangan sampai hanya dikuasai oleh para investor dan perusahaan-perusahaan besar saja.
Apalagi, dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , pemerintah telah diberi kewenangan untuk menentukan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus .
Kemudian, beleid itu juga sudah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, serta telah mendapatkan paraf dari seluruh kementerian teknis termasuk Kementerian ESDM. Dimana, landasan-landasannya pun telah diverifikasi oleh Kemenkum HAM serta telah disetujui oleh Jaksa Agung.
Harga pangan masih terpantau mengalami kenaikan. Hal ini tercatat pada komoditas beras premium, beras medium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, migor. Konstruksi bangunan di kawasan Inti Pusat Pemerintahan di Ibu Kota Nusantara yang dulunya adalah wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara perlahan mulai terlihat.
Pelestarian lingkungan harus diperbaiki dan dilestarikan, agar bisa menjaga kondisi alam tetap segar hingga bisa dinikmati anak cucu kita di masa depan.
Bahlil Lahadalia Tambang Pertambangan Ormas Keagamaan Ormas Keagamaan Investor Viva Bisnis Jakarta
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pemerintah Prioritaskan Ormas Tertentu Dapat Izin TambangMenko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memberikan prioritas ke ormas keagamaan tertentu mendapatkan izin pengelolaan tambang.
مزید پڑھ »
Dapat Izin Tambang Seumur Cadangan, Segini Isi Perut Tambang FreeportPemerintah memastikan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) bakal mendapat perpanjangan operasi tambang sampai cadangan habis.
مزید پڑھ »
Tambang: Presiden Jokowi beri izin tambang untuk ormas keagamaan – Apa saja masalah di baliknya?Presiden Joko Widodo telah meneken aturan yang membolehkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk memiliki izin pengelolaan tambang. Namun aturan itu dikritisi oleh berbagai pihak lantaran dituding bermotif politik, dapat memicu konflik horizontal, hingga memperburuk kerusakan lingkungan akibat tambang.
مزید پڑھ »
Izin Tambang buat PBNU Rampung Minggu Depan, Bahlil: Tabungan AkhiratMenteri Investasi/ Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk PBNU rampung pekan depan.
مزید پڑھ »
Bahlil: Berlebihan kalau ada konflik akibat izin tambang buat ormasMenteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia memandang terjadinya konflik horizontal akibat munculnya perizinan mengelola ...
مزید پڑھ »
Soal Izin Tambang buat Ormas Keagamaan, Bahlil: Kita Berikan ke Badan Usahanya'Bocorannya ya, kita memberikan ke ormas itu bukan ke organisasi kemasyarakatannya tetapi ke badan usahanya, yang dimiliki oleh ormas itu,' kata Bahlil.
مزید پڑھ »