Agar revisi UU Desa bisa berarti bagi pengembangan otonomi asli, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan pelayanan publik tingkat desa, perlu diperbaiki paling tidak sepuluh masalah paling mengemuka di desa. Opini AdadiKompas
gandrung memperbarui kebijakannya, agar sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan.UU Desa
Selain itu, keganjilan juga tampak di dalam substansi revisi yang hanya menitikberatkan pada penambahan masa jabatan kepala desa, dari enam tahun menjadi sembilan tahun, dan peningkatan jumlah dana desa, dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar per desa, atau naik 100 persen.Masyarakat desa tidak sama dengan masyarakat kota. Jumlah penduduknya pun semakin menurun, bahkan kini penduduk yang tinggal di perkotaan lebih banyak. Kehidupan mereka sederhana. Mayoritas mencari nafkah di bidang pertanian.
Ketiga, tidak terintegrasinya penanggung jawab desa di tingkat pusat. Kementerian Dalam Negeri menangani pemerintahan desa, Kementerian Desa soal pembangunan dan pemberdayaan, serta Kementerian Keuangan terkait dana desa. Berbagai macam aturan dan program dari kementerian tersebut sangat berorientasi pusat sehingga kerap tidak sesuai dengan kepentingan desa.
Kedua, desain kelembagaan badan permusyawaratan desa yang permanen mirip DPRD tampak tidak efisien dan efektif, bahkan cenderung mereduksi partisipasi lembaga adat.organisasi perangkat desa mengabaikan tradisi desa, pengangkatannya berbasis tim sukses kepala desa, bukan kompetensi dalam mengelola administrasi desa dan penghasilannya rendah.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Cara Unik Warga Pati, Ajak Sarapan Bareng Agar Ganjar Tak Cepat Pergi dari DesaWarga Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, kompak membuat acara sarapan bersama, supaya Ganjar tak lekas pergi meninggalkan desa.
مزید پڑھ »
Luas Lahan Tembakau di Wonogiri Tambah Jadi 1.500 Hektare, Serap 3.800 PekerjaLahan pertanian tembakau di Wonogiri pada 2023 ini bertambah menjadi 1.500 hektare dengan serapan tenaga kerja sebanyak 3.800 orang.
مزید پڑھ »
Mengunci luas sawah Bekasi, menjaga swasembada panganDikenal sebagai daerah pusat industri dengan 7.339 lebih perusahaan di total 11 kawasan industri besar, Kabupaten Bekasi dipenuhi hiruk pikuk aktivitas pabrik ...
مزید پڑھ »
Tak Kunjung Rampung, Apa Kabar Revisi UU Migas?Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno memberikan update mengenai pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
مزید پڑھ »
Sebut Revisi Permendag 50 Segera Keluar, Teten: Jangan Sampe Barang Murahan MasukDemi melindungi produk UMKM lokal, Menkop UKM Teten Masduki mengungkapkan bahwa revisi Permendag No. 50 Tahun 2020 akan segera keluar dalam waktu dekat. Menteri...
مزید پڑھ »
Revisi UU Peradilan Militer Dipastikan Akan Menghadapi TantanganBeberapa waktu lalu, pemerintah telah membuka wacana revisi UU Peradilan Militer. Wacana itu terkait polemik penanganan korupsi di Basarnas. Namun, diperkirakan revisi itu akan menghadapi tantangan dari purnawirawan. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »