Usulan revisi RUU TNI sarat agenda perluasan wewenang militer, mengancam demokrasi dan HAM?
TEMPO.CO, Jakarta - Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer. Aturan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil instansi pemerintahan juga diperlonggar. Mengapa RUU ini mengancam demokrasi dan HAM?===EKBISMusabab Bertambahnya Pekerja InformalJumlah pekerja informal yang meningkat 5 persen selama masa pandemi tidak kunjung turun ketika pagebluk mereda.
Mengapa lonjakan angka informalitas tersebut dikhawatirkan membuat kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah?====NASIONALBongkar-Pasang Calon Demi Popularitas PartaiPartai politik berkutat memilih kadernya untuk disodorkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai bakal calon anggota legislatif. Bongkar-pasang nama calon dilakukan partai demi meraup sebanyak-banyaknya suara pada Pemilu 2024.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Usulan Revisi UU TNI: Jabatan Militer di Sipil Kian Banyak, Termasuk KejaksaanDalam draf revisi UU TNI yang beredar, jabatan TNI yang akan masuk ke ranah sipil kian banyak. Bangkitkan lagi Dwifungsi ABRI?
مزید پڑھ »
Prajurit TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil Lebih Banyak, Digodog di Revisi UU TNIPrajurit TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil Lebih Banyak, Digodog di Revisi UU TNI: Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif dapat lebih banyak menduduki jabatan di kementerian atau lembaga
مزید پڑھ »
Revisi UU TNI Dikritik, Anggota Komisi I DPR: Tak Perlu Takut BerlebihAnggota DPR ini mengimbau masyarakat agar tak ketakutan yang berlebih terhadap TNI mengenai rencana revisi UU TNI. Dia memastikan DPR mengawal supremasi sipil.
مزید پڑھ »
Lewat Revisi UU TNI, Diusulkan Prajurit Bisa Duduki Jabatan Sipil Lebih BanyakDalam pembahasan di internal Mabes TNI diusulkan agar prajurit aktif bisa lebih banyak duduk di kementerian/lembaga. Usulan itu menjadi salah satu materi revisi UU TNI. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
Lewat Revisi UU TNI, Prajurit Diusulkan Duduki Jabatan Sipil Lebih BanyakDalam pembahasan internal perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI mengajukan usulan agar prajurit aktif dapat...
مزید پڑھ »
PA 212 Desak Panglima TNI Ambil Alih Komando Penanganan KKB Papua, Ini Jawaban TNIWasekjen DTN PA 212, Novel Bamukmin desak Panglima TNI Laksmana Yudo Margono mengambil alih komando pemberantasan KKB Papua. Ini jawaban TNI.
مزید پڑھ »