REVISI UU Kementerian Negara diminta jangan menjadi ajang bagi-bagi kursi Pembahasan itu harus menyentuh substansi masalah
"Misalnya hak atas perlindungan masyarakat adat yang selalu tergerus dan termarginalkan, alangkah baiknya dibuat nomenklatur kementerian tersendiri," kata Ketua DPP Partaibelum menyatakan bakal menambah jumlah kementerian. Namun dia juga menangkap gerak-gerik partai politik hingga sejumlah elite partai yang mengarah pada permintaan jumlah menteri.Menurut Atang, koalisi dan rekonsiliasi tidak melulu berbicara pembagian kursi.
WACANA pembentukan Kementerian Kebudayaan kembali menghangat di tengah polemik penambahan susunan kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah penggiat dan pemerhati kebudayaan
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
PDIP Singgung Politik Akomodasi Bagi-bagi Kekuasaan, Ini Respons Demokrat Soal Revisi UU Kementerian Negara'Kalau kami di Demokrat justru ini lebih baik (revisi UU Kementerian Negara) karena memberikan ruang pilihan yang lebih luas kepada presiden terpilih,' ujar Herman.
مزید پڑھ »
NasDem Pembahasan Revisi UU Kementerian Negara Harus Libatkan PublikREVISI Undang-Undang Kementerian Negara RUU Kementerian Negara disebut harus menampung pandangan dan pendapat publik
مزید پڑھ »
Revisi UU Kementerian Negara, Anggota Baleg Harap Presiden Minta Pendapat DPR Soal Jumlah KementerianSturman lantas mempermasalahkan mengenai frasa efektivitas yang diberikan kepada Presiden nanti dalam menentukan jumlah Kementerian.
مزید پڑھ »
PDIP Usul Pelibatan DPR dalam Penentuan Kementerian di Revisi UU Kementerian NegaraPDIP usulkan DPR dilibatkan dalam menentukan jumlah kementerian di revisi UU Kementerian Negara
مزید پڑھ »
DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Bantu Prabowo Tambah Kementerian Jadi 40 Pos?Ia menjelaskan, jika UU Kementerian Negara direvisi atas dasar adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengubah pasal 10.
مزید پڑھ »
DPR Mulai Revisi UU Kementerian Negara, Usul Jumlah Kementerian Sesuai Kebutuhan PresidenBadan Legislasi (Baleg) DPR RI langsung membahas soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pembahasan tersebut mengacu pada keputusan MK nomor 79/PUU-IX/2011.
مزید پڑھ »