DPR dan pemerintah membahas RUU ASN, memastikan tidak akan ada PHK dan pengurangan pendapatan honorer.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni. yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Berdasarkan UU No. 5/2014 dan PP No. 49/2018, tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.
, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Alex Denni. “Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 Juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” ujarnya.“Skema-skemanya sedang dibahas. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK. Bagaimana skemanya, itu sedang dibahas,” jelas Alex.
“Kita terus berhitung kemampuan anggaran pemerintah. Kan setiap tahun ini kita coba terus rekrutmen agar yang tenaga non-ASN ini menjadi ASN secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Skema yang nanti diambil pun kita sesuaikan anggaran pemerintah,” ujarnya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pemerintah-DPR pastikan tak ada PHK dan pengurangan gaji bagi non-ASNPemerintah dan DPR RI memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pengurangan pendapatan dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya ...
مزید پڑھ »
Tenaga Non-ASN Alias Honorer Membengkak, PANRB Pastikan Tak Ada PHK MassalDari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400 ribu, ternyata begitu didata ada 2,3 juta honorer dengan mayoritas ada di pemerintah daerah
مزید پڑھ »
DPR: Papua Nugini Sudah Sahkan RUU Bebas Visa Bagi WNI | merdeka.comParlemen Papua Nugini (PNG) telah meratifikasi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Sehingga, saat ini warga negara Indonesia (WNI) dapat ke sana tanpa visa.
مزید پڑھ »
Kenikmatan Kades Bisa Jadi 'Bom Penghancur' RIBadan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati, untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa untuk disahkan menjadi UU dalam sidang paripurna.
مزید پڑھ »
4 Poin Revisi UU Desa: Gaji, Masa Jabatan, Tunjangan, dan Dana DesaBerikut empat poin penting dari beberapa perubahan yang diusulkan DPR dalam RUU Desa
مزید پڑھ »