Kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, seperti transaksi mencurigakan senilai Rp 189 triliun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Bea Cukai Kemenkeu, harus diprioritaskan untuk dituntaskan. Polhuk AdadiKompas
”Dalam diskusi terungkap mengapa tindak lanjut laporan PPATK itu lama? Sebab, ada kendala teknis. Ada kasus yang sudah ditangani dua tahun, tetapi belum tuntas karena memang pembuktiannya sulit. Semuanya masih meraba-raba. Kami usulkan kasus dengan nilai yang sangat besar dan menarik perhatian masyarakat bisa diselesaikan sebelum Desember 2023,” kata Danang.
Satgas TPPU yang dibentuk dengan payung hukum surat keputusan Menko Polhukam Nomor 49 Tahun 2023 itu memang hanya diberi masa tugas selama kurang lebih tujuh bulan. Sejak dibentuk pada awal Mei ini, mereka diberi tenggat penyelesaian hingga akhir Desember tahun ini. Dengan masa tugas yang singkat ini, imbuh Danang, satgas memang akan bertemu dan bekerja secara intensif. Tim ahli berharap mereka bisa diberi akses hingga ke gelar perkara penyelidikan. Sebab, untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif, mereka juga membutuhkan akses informasi yang luas.Sementara itu, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, mempertanyakan kinerja Satgas TPPU yang dibentuk oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu.
Penyidik yang dimaksud adalah penyidik PPNS Kemenkeu dan aparat penegak hukum. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu mempertanyakan posisi satgas yang bukan merupakan penyidik. Satgas TPPU adalah instrumenyang terdiri atas unsur penyidik, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menyidik perkara dugaan TPPU.”Posisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Komisi III memberikan kesempatan kepada satgas untuk bekerja. Nanti kami lihat apakah ada-nya atau tidak.
Arsul berharap kinerja satgas bisa dilaporkan ke publik dari waktu ke waktu supaya diketahui perkembangannya. Dia juga berharap kinerja satgas terfokus sehingga jelas langkah-langkah yang akan dilakukan.Lebih lanjut, dia juga berharap bahwa polemik transaksi janggal Rp 349 triliun yang berkaitan dengan tupoksi Kemenkeu itu tidak dimanfaatkan oleh figur tertentu untuk memperoleh keuntungan politik untuk maju ke gelanggang Pemilihan Presiden 2024.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
KPK: Status Kasus Harta Pejabat Bea Cukai dan Pajak Naik ke PenyelidikanKPK menaikkan status proses hukum terhadap sejumlah pejabat yang mengklarifikasi laporan harta kekayaannya ke penyelidikan.
مزید پڑھ »
Usut Kasus Korupsi di Kemenhub, KPK Periksa Dirut PT KA Properti ManajemenKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
مزید پڑھ »
Kasus Covid-19 Meningkat di Depok, Sehari 39 KasusPENYEBARAN kasus covid-19 di Kota Depok mulai meningkat pascalibur lebaran. Dalam satu minggu terakhir, kasus covid-19 di Kota Depok mengalami peningkatan sebanyak 39 orang.
مزید پڑھ »
Tahanan Kasus Narkoba di Polres Tanjung Perak Tewas, 4 Polisi DiperiksaBeritaJatim Tahanan Kasus Narkoba di Polres Tanjung Perak Tewas, 4 Polisi Diperiksa penganiayaantahanan polrestanjungperak
مزید پڑھ »
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kartu VGA di Paket Lobster HidupKartu grafis yang diselundupkan bersama lobster dilaporkan tergolong model lama, yaitu Quadro K2200 yang diluncurkan Nvidia pada 2014.
مزید پڑھ »