RUU ASN ini akan menandai reformasi besar di bidang kepegawaian pemerintah sekaligus mengatur birokrasi di dalamnya.
Pertengahan September lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah menggelar rapat terbatas khusus membahas RUU yang akan merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan RUU ASN ini memuat tujuh agenda transformasi birokrasi.
Kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. Artinya, mobilitas talenta tidak lagi hanya dalam dan antarinstansi pemerintah melainkan cakupannya bisa lebih luas hingga ke daerah-daerah. Ketiga, lanjut Anas, RUU ini akan membahas ihwal percepatan pengembangan kompetensi ASN, polanya tidak lagi klasikal dan skema pembelanjarannya dibuat terintegrasi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pengesahan RUU ASN Makin Dekat, Hari Ini Penentuan, Honorer Makin BersemangatPengesahan RUU ASN makin eekat, hari ini penentuannya, honorer makin bersemangat.
مزید پڑھ »
RUU Perkoperasian Segera Dibahas di DPR Mulai Oktober 2023KemenKopUKM memastikan Surpres kepada Pimpinan DPR RI terkait pembahasan RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah diterima DPR
مزید پڑھ »
Sebelum Angkat Honorer jadi PPPK Part Time, Inilah yang Harus Dilakukan PemerintahRUU ASN: Sebelum melakukan pengangkatan honorer atau non-ASN menjadi PPPK Part Time, inilah yang harus dilakukan pemerintah.
مزید پڑھ »
Raperda Perubahan APBD TA 2023 Disahkan, Gubernur Khofifah: Ikhtiar Tingkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan MasyarakatRancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 resmi disahkan
مزید پڑھ »
Pemerintah Larang ASN Like, Comment, Share Medsos Capres dan Peserta PemiluPemerintah melarang ASN mendukung salah satu capres, cawapres, hingga peserta Pemilu 2024. Hal ini berdasarkan SKB nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu.
مزید پڑھ »
ASN Dilarang Tanggapi Unggahan Apapun di Medsos Capres, Ini SanksinyaLima pimpinan Kementerian meneken Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
مزید پڑھ »