DPRD Sumbar didorong membentuk panitia khusus untuk menyelesaikan konflik agraria di Nagari Air Bangis, Pasaman Barat. Pansus dibutuhkan agar konflik itu bisa segera dituntaskan.
Suasana audiensi antara Walhi Sumatera Barat beserta Jaringan Pembela HAM Sumbar dan DPRD Sumbar di Padang terkait konflik agraria yang terjadi di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Pasaman Barat, Sumbar, Selasa . Tumpang tindihnya kebun sawit masyarakat dengan hutan produksi dan program HTR yang dikelola koperasi memicu konflik agraria di Nagari Air Bangis.
Kepala Biro Komunikasi dan Jaringan Dewan Pengurus Wilayah Serikat Petani Indonesia Sumbar Riki Hendra Mulya mengatakan, dalam konflik agraria di Air Bangis, ada indikasi kelompok tertentu ingin merampas lahan kebun sawit yang dikelola masyarakat secara turun-temurun dengan dalih proyek strategis nasional .
Konflik agraria di Nagari Air Bangis memanas beberapa tahun terakhir. Puncaknya, pada Sabtu lalu, aparat kepolisian memulangkan paksa warga Jorong Pigogah Patibubur yang beristirahat di Masjid Raya Sumbar di sela-sela menyampaikan aspirasi. Belasan warga, mahasiswa, dan aktivis sempat ditangkap aparat, bahkan beberapa di antaranya mendapatkan tindak kekerasan.
Warik juga menyoroti keberadaan koperasi yang memonopoli hasil kebun sawit warga. Izin hutan tanaman rakyat yang dimiliki perusahaan dan dikelola koperasi semestinya hanya bisa menampung hasil tanam hutan nonkayu, seperti buah-buahan, cengkeh, rotan, manau, dan madu, bukan hasil kebun sawit. Walakin, tindakan koperasi justru didukung pemerintah dan aparat sehingga para pembeli lain dipidanakan.
Wengki mengatakan, SPI sejak lama menawarkan skema tanah obyek reforma agraria untuk penyelesaian konflik agraria di Air Bangis. Semua kawasan hutan berkonflik bisa diselesaikan melalui perhutanan sosial yang lebih mengedepankan hak asasi manusia. Selain penyelesaian konflik secara menyeluruh, Wengki juga meminta DPRD Sumbar mengupayakan agar Pemerintah Provinsi Sumbar memastikan masyarakat bisa memanen dan menjual hasil kebun tanpa dipaksa harus menjual ke koperasi. Selain itu, ia juga meminta DPRD berdialog dengan Polda Sumbar agar menarik Brimob dari lapangan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto Mengingatkan Pemda Soal Kekeringan Air di MasyarakatKetua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengantisipasi kondisi kemarau.
مزید پڑھ »
Krisis Air bersih di Kota Sukabumi Akibat Kemarau Makin Meluas, Warga Mengular Antre Pembagian Air BersihWarga yang didominasi emak-emak mengantre sambil membawa ember atau jeriken agar mendapatkan air bersih yang dipasok oleh PMI Kota Sukabumi.
مزید پڑھ »
Krisis Air Bersih Di Garut Meluas, Polisi Mengerahkan Kendaraan Pengubah Air Kotor Menjadi Layak untuk DikonsumsiPolres garut : masyarakat tak perlu takut atas kekurangan air bersih, pihaknya akan terus membantu memasok air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan.
مزید پڑھ »
Soal Merger Garuda Indonesia Group dengan Pelita Air, Ini Kata Dirut Garuda AirIrfan membenarkan bahwa memang ada rencana merger bisnis Garuda Indonesia Group dengan Pelita Air. Saat ini rencana tersebut masih sampai pada tahap diskusi
مزید پڑھ »
Gubernur Sumbar meminta Apersi komitmen sediakan rumah murah laik huniGubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menjaga komitmen untuk ...
مزید پڑھ »