Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ternyata sudah pernah menemukan penyimpangan anggaran dana hibah Jatim senilai Rp 1,3 miliar.
Dalam sidang korupsi dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, fakta baru itu terungkap.
Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Arif Suhermanto mengungkapkan, dari data yang ditemukannya terdapat hasil perhitungan BPK yang menyatakan adanya kerugian negara atas kegiatan dana hibah dengan Pokmas tertentu.Advertisement "BPK menemukan ada kegiatan fiktif, tidak ada pekerjaan sama sekali yang dilakukan oleh Pokmas. Nilai kerugian Rp1,3 miliar. Namun, kerugian itu dikembalikan oleh Korlap bernama Eeng. Yang kita kejar tadi kenapa kok yang mengembalikan Eeng. Padahal penerima hibah adalah Pokmas," ungkap JPU dari KPK, Arif Suhermanto, Selasa .
"Nah itu lah yang kita kejar tadi. Seharusnya kan ada catatan, kenapa ditemukan Rp1,3 miliar kok tetep jalan terus, nah kan," pungkasnya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kejagung Dinilai Perlu Minta BPK Audit Kerugian Rp8,03 Triliun di Kasus Korupsi BTS KominfoSekretaris IAW Iskandar Sitorus meminta agar Kejaksaan Agung (Kejagung) berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kembali atas angka kerugian tersebut, agar data yang dihasilkan sahih, valid, dan faktual.
مزید پڑھ »
Kerugian Rp 8 Triliun Korupsi BTS Diragukan, BPK Diminta Lakukan Audit - Tribunnews.comIndonesia Audit Watch (IAW) dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai penghitungan kerugian negara yang mencapai Rp 8,3 triliun meragukan
مزید پڑھ »
Link Live Streaming Sidang Perdana Mario Dandy, Alimin Ribut Sujono Jadi Hakim KetuaSidang ini dijadwalkan berlangsung di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Selatan mulai pukul 11.00 WIB.
مزید پڑھ »
Jaksa KPK Pertanyakan Keberadaan Pokmas Gagal Paham Penerima Dana Hibah JatimSidang perkara korupsi dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P Simanjuntak, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, di Sidoarjo.
مزید پڑھ »
Audit APBD Solo 2022, BPK Temukan Kelebihan Pembayaran Rp1,5 MiliarFPKS DPRD Solo menyoroti hasil audit BPK terhadap APBD Solo 2022 yang ada kelebihan pembayaran senilai Rp1,5 miliar.
مزید پڑھ »
Dari 4000 Lebih Aset Pemprov Jatim, 2600 Aset Sudah TersertifikasiSebanyak 2600 bidang lebih aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah tersertifikasi Sertifikat Hak Milik (SHM). Meski demikian masih ada aset yang belum aman karena belum tersertifikasi.
مزید پڑھ »