Temuan itu menjadi catatan untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dan penatausahaan aset tetap.
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin saat menerima opini WTP dari BPK. – Walau mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian , BPK memberikan beberapa catatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 di Kota Probolinggo. Meski demikian, Inspektorat Kota Probolinggo memastikan, tidak ada kerugian negara yang berkaitan dengan temuan BPK itu.
Temuan itu berkaitan dengan pengelolaan pajak restoran, pajak reklame, dan PBB yang belum tertib. Juga temuan kekurangan volume pekerjaan atas belanja barang, jasa dan belanja modal. Temuan terakhir adalah penatausahaan aset tetap yang belum tertib. Inspektorat Pembantu Wilayah III di Inspektorat Kota Probolinggo Retno Fajar Winarti mengatakan, Opini WTP keenam kali berturut-turut yang diperoleh Kota Probolinggo adalah hasil sinergi semua perangkat daerah. Terkait temuan atau catatan, akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
KPU bakal Cek Temuan Bareskrim Soal Indikasi Dana Politik dari Jaringan NarkobaKPU bakal mengecek temuan Bareskrim terkait indikasi pendanaan politik yang berasal dari jaringan narkoba.
مزید پڑھ »
Ada Mantan Pejabat OJK, DPR Uji Calon Anggota BPK Pekan DepanKomisi XI DPR RI akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK RI masa jabatan 2023-2028 pekan depan.
مزید پڑھ »
Anak Ketua Komisi XI DPR Ikut Tes Anggota BPK, Ini Sosoknya!Dewi juga merupakan adik dari mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna dan Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya.
مزید پڑھ »
Gandeng BPK, Misbakhun Terus Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi PemdaMisbakhun terus mendorong pemda mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik mapun keuangan.
مزید پڑھ »
Gandeng BPK, Misbakhun Dorong Akuntabilitas dan Transparansi PemdaKinerja pemda diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diawasi oleh lembaga legislatif demi mewujudkan akuntabilitas.
مزید پڑھ »