edagang pakaian bekas impor minta agar aturan larangan itu diubah lantaran merugikan mereka.
itu harus diberhentikan lantaran akan membuat permintaan akan produk pakaian bekas impor tidak akan habis.
"Kita enggak bisa membiarkan penyelundupan terus. Jadi yang disuruh ngadepin ke kita pedagang ecerannya, tetapi yang dibelakangnya itu yaang kita . Masa kita kompromi terus," sambung Teten. Ketua Himpunan Pedagang Pakaian Impor Indonesia Effendy mengungkapkan, pihaknya meminta agar Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor direvisi dan melegalkan penjualan pakaian bekas impor.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pedagang Pakaian Bekas Demo, Teten Tegaskan Larangan Impor Tak Akan Direvisi'Kan sudah dilarang, tidak direvisi. Kita nggak akan pernah merevisi,' tegas Teten.
مزید پڑھ »
Menteri Teten Tegaskan Pemerintah Tidak akan Merevisi Aturan Pelarangan Impor Pakaian BekasMenteri Teten menanggapi demo pedagang pakaian impor bekas. Dia memastikan pemerintah tidak akan merevisi aturan pelarangan impor pakaian bekas.
مزید پڑھ »
Pedagang demo, Teten: Tak ada revisi soal impor pakaian bekasHPPII bersama seluruh perwakilan pedagang pakaian thrifting se-Indonesia melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini. MenkopUKM Teten Masduki tegaskan tak ada revisi soal impor pakaian bekas.
مزید پڑھ »
Fans Persib Tolak Aturan Larangan Suporter Tim Tamu di StadionSuporter Persib menolak larangan suporter tim tamu melakukan awayday dalam pertandingan Liga 1 2023-2024.
مزید پڑھ »
Persib Berharap Ada Evaluasi Berkala soal Larangan Suporter Tamu di StadionPersib Bandung menghormati aturan larangan suporter tim tamu hadir di stadion selama Liga 1 2023-2024, namun harus ada evaluasi berkala.
مزید پڑھ »
Aturan KPU soal caleg eks-koruptor dinilai ‘tabrak putusan MK’ - BBC News IndonesiaPasal yang termuat dalam peraturan KPU tentang syarat bakal caleg dan senator eks-koruptor dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
مزید پڑھ »