Utang minyak goreng tengah diaudit oleh BPKP lantaran terjadi perbedaan klaim besaran utang antara pemerintah dengan pelaku usaha.
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo mempertanyakan tindakan Kementerian Perdagangan yang meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk meninjau ulang hasil verifikasi PT Sucofindo terkait klaim pembayaran selisih harga atau rafaksi minyak goreng ke pelaku usaha.
“Jika memang ada ketidakcocokan data, harusnya dari awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo, untuk apa data diverifikasi oleh BPK/BPKP,” kata Roy dalam keterangannya, dikutip Senin . “Ada yang bilang Rp300 miliar, ada yang bilang Rp400 miliar ada yang bilang Rp800 miliar, mana yang benar?” ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa .
Perbedaan angka tersebut membuat Zulhas tak mau terburu-buru untuk membayar rafaksi minyak goreng kepada produsen, meski Kejaksaan Agung dalam pendapat hukumnya menyebut pemerintah masih punya kewajiban untuk membayar utang tersebut.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
BPKP Turun Tangan Audit Waskita Karya, Soal Poles Laporan Keuangan?Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
مزید پڑھ »
Heboh Laporan Keuangan Dipoles, Waskita Karya Lagi Diaudit BPKP Soal IniWaskita Karya belakangan ini membuat heboh karena laporan keuangannya yang diduga dipoles agar seolah untung. Padahal perusahaan merugi bertahun-tahun.
مزید پڑھ »
Beda Sikap Soal RUU Kesehatan, IDI Solo Komitmen Jalankan Putusan PemerintahIDI Solo memiliki pandangan yang berbeda dengan IDI pusat soal RUU Kesehatan. IDI Solo memastikan tetap berkomitmen menjalankan keputusan pemerintah.
مزید پڑھ »
Hitung-hitungan JK, soal Pemerintah Bayar Utang Rp 1.000 Triliun per TahunJusuf Kalla memberikan penjelasan terkait pernyataan nominal pembayaran cicilan dan bunga utang pemerintah yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun. Jusuf Kalla menyebutkan saat ini utang pemerintah telah menembus level Rp 7.850 T. Money JusufKalla
مزید پڑھ »
Mahfud Buka Suara soal Utang Jusuf Hamka, Minta Sri Mulyani BayarMenkopolhukam Mahfud Md buka suara terkait pemerintah yang memiliki utang kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka lewat PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.
مزید پڑھ »
Mahfud Segera Temui Kemenkeu untuk Perjelas Soal Utang Negara ke Jusuf HamkaUtang itu diklaim belum dibayarkan kepada perusahaan milik Jusuf Hamka.
مزید پڑھ »