Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta KPU membuat aturan teknis terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di lembaga pendidikan dengan sejumlah syarat. Detail aturan itu diharapkan mencegah polarisasi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan dalam peringatan Haul Kiai Haji Aqiel Siroj ke-34 di Pondok Pesantren KHAS Kempek, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu . Dalam pidatonya, Wapres Amin menegaskan pentingnya peran pesantren di berbagai bidang, termasuk dalam pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi nasional.
telah direvisi. Awalnya, pasal itu melarang peserta pemilu berkampanye di lembaga pendidikan dan fasilitas pemerintah tanpa syarat.Namun, setelah putusan MK, terdapat perubahan. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah serta tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.
Pihaknya tidak menyebutkan ketiga capres itu. Namun, sejumlah partai telah mendeklarasikan tiga bakal capres. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Aqil Siroj Kempek Cirebon, KH Musthofa Aqil Siroj, mengatakan, sejumlah kiai di pesantren juga menjadi peserta pemilu. Pihaknya pun tidak memungkiri potensi kampanye di pesantren. ”Tapi, tentu butuh disempurnakan, ada batas-batas tertentu ,” ujarnya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Muhammadiyah Tak Akan Beri Izin Kampanye di Lembaga PendidikanSekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut lembaga pendidikan menjadi tempat kampanye bisa berdampak buruk terhadap dinamika politik dan kegiatan akademik.
مزید پڑھ »
PP Muhammadiyah Larang Ada Kampanye di Lembaga PendidikannyaSekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyampaikan PP Muhammadiyah tidak memberi izin bagi kegiatan kampanye Pemilu 2024 di lembaga pendidikan
مزید پڑھ »
Muhadjir Akui Tak 'Oke' Lembaga Pendidikan Dijadikan Ajang KampanyeMenko PMK Muhadjir Effendy menyebut dirinya tak sepenuhnya sepakat dengan putusan MK soal tempat pendidikan jadi ajang kampanye.
مزید پڑھ »
KPU Sulsel bolehkan kampanye di kampus dan sekolahKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Hasbullah memberikan lampu hijau untuk berkampanye di sekolah maupun di lingkungan kampus ...
مزید پڑھ »
MUI Jabar Sayangkan Soal Dugaan Kampanye LGBT dalam Penerimaan Mahasiswa Baru ITBSekertaris MUI Jawa Barat, Rafani Achyar sangat menyangkan dengan adanya dugaan kampanye LGBT yang terjadi di dalam kegiatan penyambutan mahasiswa baru ITB.
مزید پڑھ »