Beda respons disampaikan PBNU dan Muhammadiyah menanggapi terbitnya PP yang memperbolehkan ormas mengelola pertambangan.
Seperti diketahui, PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Kamis lalu.
Pada PP terbaru tersebut, ada pasal baru yang disisipkan yaitu Pasal 83 A yang berisi diperbolehkannya ormas dan keagaman untuk memiliki Izin Usaha Pertambangan . Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya pun menyebut pihaknya siap untuk mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah.Gus Yahya menegaskan PBNU siap untuk mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah.
Dia mengklaim organisasi yang dipimpinnya memiliki sumber daya hingga jaringan bisnis yang mampu mengelola tambang. "Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumberdaya-sumberdaya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” ujar Gus Yahya dalam siaran pers, Senin , dikutip dariGus Yahya menyebut PBNU telah memiliki jaringan yang terstruktur dari pusat hingga akar rumput yang dapat melayani masyarakat.
Ormas Kelola Tambang Muhammadiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Umum Nasional
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Menteri LHK Setuju Izin Tambang Ormas: Daripada Tiap Hari ProposalMenteri LHK Siti Nurbaya buka suara soal alasan pemberian izin tambang ke ormas-ormas keagamaan.
مزید پڑھ »
Ketum PBNU soal Konsesi Tambang untuk Ormas: Apresiasi Tinggi Langkah Berani JokowiPBNU angkat bicara terkait Presiden Jokowi yang mengizinkan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan.
مزید پڑھ »
Ketum PBNU Berterima Kasih ke Presiden soal Ormas Kelola TambangPengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merepons rencana pemerintah akan memberikan izin tambang untuk Ormas Keagamaan. Ketua Umum PBNU KH Yahya
مزید پڑھ »
Respons MUI, Muhammadiyah, dan NU soal Izin Usaha Tambang untuk OrmasJokowi mengeluarkan kebijakan baru yang mengizinkan ormas keagamaan untuk mengelola usaha tambang. Ini respons MUI, Muhammadiyah, dan NU.
مزید پڑھ »
Respons Muhammadiyah - NU soal Jokowi Izinkan Ormas Kelola TambangOrmas keagamaan secara resmi dapat hak konsensi tambang. Sejumlah ormas terkait merespons aturan yang baru disetujui tersebut.
مزید پڑھ »
Tanggapan Muhammadiyah soal Izin Kelola Tambang untuk Ormas KeagamaanPresiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka jalan bagi ormas keagamaan untuk mengelola lahan tambang.
مزید پڑھ »