Pernyataan itu diminta KontraS berkaitan dengan prosedur penunjukkan penjabat (pj) kepala daerah yang dinilai sarat akan konflik kepentingan.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyebut, pemerintah untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XX/2022 dan rekomendasi Ombudsman RI dengan membuat peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dalam pengangkatan pj kepala daerah.
Menurut Dimas, Presiden Joko Widodo harus menginstruksikan Kemendagri untuk memperbaiki tata kelola penunjukan penjabat kepala daerah agar diselenggarakan secara transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Soal Kontroversi Andre Onana, Kepala Wasit Akui Ada KesalahanAudio percakapan VAR soal beberapa insiden di Premier League dirilis. Terkait kontroversi Andre Onana, kepala wasit Howard Webb mengakui ada kesalahan.
مزید پڑھ »
Kepala BNPT jelaskan soal usulan mekanisme kontrol rumah ibadahKepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel menjelaskan pandangan utuh terkait usulan mekanisme kontrol rumah ...
مزید پڑھ »
Kepala BNPT Beri Penjelasan Soal Usulan Mekanisme Kontrol Rumah IbadahKepala BNPT Komjen Rycko Amelza Dahniel menjelaskan pandangan utuh terkait usulan mekanisme kontrol rumah ibadah sebagai upaya mencegah radikalisme.
مزید پڑھ »
Luruskan Kabar Simpang Siur soal Pengembangan Rempang, Kepala BP Batam Ajak Warga DialogKepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkesempatan untuk kembali bertemu dengan masyarakat untuk bicarakan pengembangan kawasan rempang
مزید پڑھ »
Kepala Menteri soal Heboh India Mau Ganti Nama Bharat: Apa yang Baru?Kepala Menteri Negara Bagian Bengal Barat, Mamata Banerjee, mempertanyakan ribut-ribut sejumlah pejabat India ingin mengganti nama negara itu jadi Bharat.
مزید پڑھ »
Menangkan Sengketa di KIP, ICW Sebut Kemendagri Belum Penuhi Keterbukaan Soal Pj Kepala DaerahICW meminta Kemendagri untuk membuka dokumen seperti landasan hukum berupa Keppres Nomor 50/P/2022.
مزید پڑھ »