Pemerintah akan mengajak pihak yang belum setuju agar mendukung RUU tersebut.
Dia mengatakan, pemerintah juga akan mengajak pihak yang belum setuju agar mendukung pembahasan rancangan UU tersebut. Sebab, RUU Perampasan Aset ini juga sudah masuk dalam program legislasi nasional .
"Pemerintah akan terus melakukan upaya supaya pihak mana yang belum setuju, saya tidak ingin sebut satu satu, tapi yang belum mendorong itu supaya ini bisa cepat dibahas dan ditetapkan dan sudah jadi prolegnas, artinya prioritas sudah masuk. Karena prioritas kita dorong terus," ujarnya.Terkait materi dalam RUU Perampasan Aset itu sendiri, Kiai Ma'ruf menekankan pentingnya sejumlah hal dalam regulasi perampasan aset.
"Artinya ada unsur korupsinya. Nah itu harus dirampas, diambil, itu sehingga uang negara balik ke negara," katanya. Kedua, lanjut Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini, pentingnya mengelola aset hasil rampasan. Dia menegaskan perlunya pengelolaan aset agar harta hasil silakan tidak terbengkalai.
"Jangan sampai terbengkalai tidak terurus, ada mobil, ada ini, ada juga kebun, ini harus diatur sebaik-baiknya untuk kepentingan negara," ujarnya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Draf RUU Perampasan Aset Belum Jelas, Keluhan Mahfud MD Dianggap GimikKeluhan Menko Polhukam Mahfud MD soal RUU Perampasan Aset dianggap gimik karena draf rancangan beleid itu belum sampai ke DPR.
مزید پڑھ »
5 Urgensi Disahkannya RUU Perampasan AsetBelakangan, RUU Perampasan Aset kembali mencuat lantaran banyaknya kasus harta kekayaan para pejabat negara yang diduga tidak wajar.
مزید پڑھ »
PBHI: Masyarakat Perlu Bergerak Duduki DPR Jika Pembahasan RUU Perampasan Aset MandekMasyarakat dinilai perlu bergerak menduduki Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk memberikan tekanan ke pemerintah dan DPR demi pengesahan RUU Perampasan Aset.
مزید پڑھ »
Saling Lempar RUU Perampasan AsetRUU Perampasan Aset masih dibahas lembaga-lembaga pemerintah. Persetujuan itu menjadi dasar pemerintah untuk mengirimkan surat presiden tentang pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR. MajalahTempo
مزید پڑھ »
Jokowi Wajib Dorong RUU Perampasan Aset Demi Lindungi MasyarakatPresiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai wajib terus mendorong pembahasan RUU Perampasan Aset demi melindungi kepentingan masyarakat.
مزید پڑھ »
Jokowi Diminta Tak Tunduk Melobi Ketum Parpol Demi RUU Perampasan AsetPresiden Jokowi diminta tidak tunduk terhadap permintaan Komisi III DPR buat melobi ketua umum parpol buat menyetujui pembahasan RUU Perampasan Aset.
مزید پڑھ »