Tak Ada Aturan Pembatasan Iklan Rokok, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Kesehatan

پاکستان خبریں خبریں

Tak Ada Aturan Pembatasan Iklan Rokok, Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Kesehatan
پاکستان تازہ ترین خبریں,پاکستان عنوانات
  • 📰 voaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 63%

Sedikitnya 32 organisasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU Kesehatan. Pasalnya di dalam RUU Kesehatan tak ada aturan soal pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

Gelombang penolakan RUU Kesehatan terus berdatangan. Kali ini 32 organisasi yang tergabung dalam koalisi perlindungan masyarakat dari produk zat adiktif tembakau menyatakan sikap tegas untuk menolak RUU Kesehatan yang dibuat dengan metodeKoalisi masyarakat sipil menyoalkan tak adanya aturan pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok dalam pasal utama di RUU Kesehatan. Padahal peningkatan konsumsi rokok pada kaum muda dan anak di Indonesia semakin mengkhawatirkan.

“Draf RUU Kesehatan tidak adanya pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok. Akhirnya kami menilai industri rokok kian bebas mengiklankan dan mempromosikan produknya,” kata Project Manager Indonesia Youth Council for Tactical Changes , Ni Made Shellasih, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis .Kemudian, Shella menilai Indonesia sangat terbelakang dalam penanganan penanggulangan peningkatan konsumsi zat adiktif, terutama untuk rokok.

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

voaindonesia /  🏆 15. in İD

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Liberisasi RUU Kesehatan, Ubah |em|Healthcare|/em| Jadi Health Industry |Republika OnlineLiberisasi RUU Kesehatan, Ubah |em|Healthcare|/em| Jadi Health Industry |Republika OnlineRUU Kesehatan berpotensi jauhkan negara dari tanggung jawab menjamin kesehatan
مزید پڑھ »

Sekjen DPR: Permintaan Kursi ke Garuda Indonesia Demi Kepentingan Tugas PengawasanSekjen DPR: Permintaan Kursi ke Garuda Indonesia Demi Kepentingan Tugas PengawasanSekjen DPR sebut kursi tim pengawas haji DPR dibayar penuh oleh Sekretariat DPR
مزید پڑھ »

RUU Kesehatan Hapus UU Organisasi Nakes | NEWS OR HOAXRUU Kesehatan Hapus UU Organisasi Nakes | NEWS OR HOAXDemo yang digelar tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi kesehatan menolak pembahasan RUU Kesehatan yang tengah dirancang DPR RI.
مزید پڑھ »

Alasan IDI Cs Putuskan Batal Mogok Kerja Tolak RUU Kesehatan 14 JuniAlasan IDI Cs Putuskan Batal Mogok Kerja Tolak RUU Kesehatan 14 JuniRencana aksi mogok tenaga kesehatan dari 5 organisasi profesi yang harusnya dilakukan hari ini dipastikan ditunda. Ternyata ini alasan yang mendasarinya.
مزید پڑھ »

RUU Kesehatan: Produk Bermasalah dan Minim Partisipasi RakyatRUU Kesehatan: Produk Bermasalah dan Minim Partisipasi RakyatRUU Kesehatan dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.
مزید پڑھ »



Render Time: 2025-04-08 10:42:54