Sekalipun terus didorong oleh publik, DPR memutuskan tidak mengusulkan RUU Perampasan Aset untuk dibahas selama lima tahun ke depan.
JAKARTA, KOMPAS - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mulai menghimpun usulan rancangan undang-undang baik dari komisi maupun fraksi partai politik untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan 2025. Kendati demikian, tidak ada satu pun alat kelengkapan dewan yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk dibahas selama lima tahun ke depan.
Ketua Baleg DPR yang juga anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, tidak memungkiri bahwa RUU Perampasan Aset tidak masuk dalam usulan. Sebab, berdasarkan diskusi kelompok terarah yang telah dilakukan di Komisi III sebelumnya, disepakati bahwa RUU tersebut bakal dikembalikan kepada pemerintah sebagai pengusul.
Menurut dia, sebaiknya ada pembicaraan serius yang dilakukan antarfraksi mengenai RUU Perampasan Aset. Dalam pertemuan tersebut, semua fraksi bisa membedah sekaligus memetakan manfaat dan kerugian yang bisa muncul jika RUU tersebut dibahas dan disahkan menjadi UU.“Jangan sampai ada sebuah undang-undang yang justru memperlambat kita untuk mengerjakan hal-hal fokus lainnya,” ujar Saleh.
Menurut Supratman, kebutuhan untuk mengirim ulang surat presiden masih dikaji. Sebab, surpres yang sebelumnya dikirim pun belum ditindakanjuti. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi.
Salah satu pertimbangannya, lanjut Bob, terkait dengan substansi RUU yang lebih banyak terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Padahal, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .Suasana rapat pleno evaluasi Prolegnas Tahun 2020-2024 Baleg DPR di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Senin .
Baleg Dpr 2024-2029 Prolegnas 2025-2020 Ruu Perampasan Aset Komisi 3 Dpr Prolegnas
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Baleg DPR Mulai Penyusunan Prolegnas, RUU PPRT hingga UU MD3 Masuk, RUU Perampasan Aset?Bob menyampaikan jika Baleg ke depan masih akan menyusun Prolegnas.
مزید پڑھ »
RUU Perampasan Aset Tak Prioritas, Revisi UU MD3 Malah Masuk ProlegnasBaleg DPR akan revisi UU MD3 meski belum diketahui urgensinya. Sebelumnya, wacana revisi UU MD3 juga kuat berembus.
مزید پڑھ »
DPR dan Mitra Komisi Bakal Tentukan Nasib RUU Perampasan AsetRUU perampasan aset kata Bob belum masuk dalam pembahasan Badan Legislasi
مزید پڑھ »
Harta Koruptor di Luar Negeri Terancam! KPK Desak Pengesahan RUU Perampasan AsetJuru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan RUU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak dalam upaya pemberantasan korupsi.
مزید پڑھ »
Pakar Tagih Janji Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi UU ke Anggota DPR TerpilihMenagih janji dan komitmen politik anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU.
مزید پڑھ »
Anggota DPR Baru Sudah Dilantik, RUU Perampasan Aset Harus Segera TuntasJanji dan komitmen politik anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU harus benar-benar
مزید پڑھ »