Terima Keluhan PMI soal Pembuatan Dokumen, Muzani Gerindra Bakal Lapor kepada Jokowi Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menerima keluhan dari WNI yang juga pekerja migran Indonesia di Malaysia Hasyim Said soal sulitnya membuat paspor.
Kepada Muzani, Hasyim merasa KBRI Malaysia masih mempersulit pembuatan paspor bagi PMI ilegal yang bekerja di negeri Jiran.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Gerindra Siap Bantu Penyelesaian Masalah Legalitas PMI di MalaysiaSekjen Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani menegaskan siap membantu penyelesaian legalitas pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. - Halaman 1
مزید پڑھ »
Akui Banyak Belajar dari Jokowi, Prabowo Makin Yakin Keputusannya Gabung Pemerintah Adalah BenarPrabowo mengakui keputusannya bergabung dengan pemerintahan Jokowi pada awalnya menimbulkan kekecewaan dan kemarahan kader Gerindra.
مزید پڑھ »
Konsolidasi Kader Gerindra Dapil I Bogor, Prabowo: Bergabung dengan Presiden Jokowi Jalan yang BenarPrabowo Subianto kembali meyakinkan para kader partainya bahwa pilihannya bergabung dengan Pemerintahan Presiden Jokowi merupakan jalan yang benar. Ketua Umum Partai...
مزید پڑھ »
Prabowo Pahami Kekecewaan Kader Gerindra Ketika Dia Bekerja Sama dengan JokowiPrabowo Subianto mengaku paham kekecewaan para kadernya ketika dia memutuskan bekerjasama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
مزید پڑھ »
Politisi Gerindra minta pengurus di Malaysia menangkan PrabowoAnggota DPR Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah meminta kepada pengurus DPLN Gerindra Malaysia untuk bekerja keras dan memenangkan Ketua Umum Gerindra Prabowo ...
مزید پڑھ »
2.486 PMI Nonprosedural Dicegah ke Luar Negeri dari Bandara Soekarno-Hatta | merdeka.comSebanyak 2.486 pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural ditegah keberangkatannya ke luar negeri, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sepanjang semester pertama 2023. Penegahan keberangkatan PMI tersebut guna meminimalisir tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
مزید پڑھ »