Tiga terdakwa perkara tindak pidana korupsi anggaran Pilpres dan Pileg 2014 serta dana hibah pemerintah kabupaten kepada KPU Seram Bagian Barat, Maluku tahun ...
Majelis hakim tipikor Ambon menjatuhkan vonis bervariasi terhadap tida terdakwa perkara tindak pidana korupsi anggaran Pilpres dan Pileg 2014 serta dana hibah 2016-2017 di KPU Kabupaten SBB.
Terdakwa juga divonis membayar denda Rp100 juta subsider satu tahun kurungan dan uang pengganti Rp9 miliar lebih subsider tiga tahun penjara. Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp2,9 miliar subsider dua tahun dan enam bulan penjara. Atas putusan majelis hakim, baik JPU Kejati Maluku Ye Ocheng Ahmadaly maupun penasihat hukum para terdakwa yakni Thomas Wattimury dan Hendrik Samalelaway menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan waktu selama tujuh hari untuk menyampaikan sikap.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Bakal Calon Anggota KPU Banjarmasin Sisa Sepuluh, Tinggal Menunggu Keputusan KPU RIKian mengerucut, bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin, kini tersisa sepuluh orang. Ada delapan laki-laki dan dua perempuan.
مزید پڑھ »
Pengamat Prediksi Ada Tiga Capres di Pilpres 2024 |Republika OnlinePengamat politik memprediksi akan ada tiga capres di Pilpres 2024.
مزید پڑھ »
Pengamat Prediksi Ada Tiga Capres yang Bakal Bertarung di Pilpres 2024Meskipun begitu, menurut Ujang, jumlah capres tersebut masih dinamis bergantung pada perkembangan dinamika politik di Indonesia ke depannya.
مزید پڑھ »
Sandiaga Jelang Pilpres: Dulu Membiru, Kini 'Menghijau'Sandiaga Uno bermanuver jelang Pilpres 2024. Kalau di Pilpres 2019 Sandiaga membiru, kini jelang Pilpres 2024 ia mulai 'menghijau'.
مزید پڑھ »
Ganjar–Erick Jadi Duet yang Bisa Saling Melengkapi di Pilpres 2024Erick Thohir memiliki bekal yang dibutuhkan Ganjar Pranowo untuk memenangkan kontestasi demokrasi mendatang.
مزید پڑھ »
Uji Materi Sistem Pemilu Terus Bergulir, KPU Tak TerpengaruhKPU tetap menyiapkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. MK diminta pertimbangkan tahapan pemilu yang sudah berjalan. Perubahan sistem akan merepotkan peserta pemilu, terutama partai politik. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »