Risiko korupsi dalam pensiun dini PLTU batubara muncul jika proses pembuatan kebijakan tidak transparan, tidak melibatkan partisipasi publik, serta ada konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.
yang dicanangkan oleh pemerintah. Potensi korupsi itu terjadi mulai dari proses pembuatan kebijakan, implementasi program, hingga pasca-pelaksanaan program pensiun dini PLTU.
Danang menyebutkan, oligarki politik merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Di negara dengan hukum yang lemah, aktor-aktor yang terlibat dalam oligarki politik menggunakan sistem hukum dan politik untuk mempertahankan kekayaan. Oleh karena itu, transparansi kebijakan sangat dibutuhkan untuk memastikan rencana pensiun dini terhadap sejumlah PLTU tidak dibuat untuk menguntungkan sekelompok orang saja.
Peneliti TII-Ranang Strategic Mumu Muhajir menyebutkan, pensiun dini PLTU memberikan potensi korupsi sejak proses pembuatan kebijakan, implementasi, hingga pascaprogram. Dalam tahap pembuatan kebijakan, ada risiko korupsi dalam proses penentuan kriteria, lokasi, jenis teknologi, dan umur PLTU. Selain itu, potensi korupsi pada tahapan ini juga muncul dalam rencana pendanaan dan penggunaan aset pascapensiun dini.
Selain itu, menurut dia, tanggung jawab perusahaan pada lingkungan dan masyarakat tidak bisa diabaikan. ”Kami melihat ada PLTU yang sangat tua, yang menyebabkan polusi. Kalau ditutup, lantas bagaimana tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat terdampak? Ini harus dibereskan terlebih dahulu, sebelum ditutup,” katanya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Ini Alasan PLTU Batu Bara Tidak Bisa Pensiun dengan CepatPLN memiliki kewajiban untuk mengembangkan hingga 7 GW pembangkit energi renewable. Pengembangan ini membutuhkan investasi hingga Rp 250 triliun lebih.
مزید پڑھ »
Jokowi Minta ada Pensiun Dini PLTU Tahun Ini, Ini Daftarnya..Presiden Jokowi meminta ada yang PLTU yang dipensiun dinikan tahun ini
مزید پڑھ »
TII sebut KPU perlu perbanyak konten politik untuk anak mudaDirektur Eksekutif The Indonesian Institut (TII) Adinda T. Muchtar mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih perlu memperbanyak konten di media sosial ...
مزید پڑھ »
PDIP Tuding Gibran Tidak Sabaran dari Wali Kota Jadi Cawapres, Prabowo: Rakyat yang MenilaiPrabowo Subianto mempersilakan masyarakat yang menilai mengenai tepat atau tidak keputusan dari Gibran.
مزید پڑھ »
Indonesia akan Kecualikan PLTU Batu Bara Swasta dari Rencana Investasi JETPIndonesia tidak akan menyertakan pembangkit listrik tenaga batu bara yang dioperasikan oleh kawasan-kawasan industri dari rencana investasinya dalam program pendanaan yang dipimpin G7 untuk melakukan dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan, kata sumber yang menyusun dokumen tersebut kepada...
مزید پڑھ »
RI Tak Perlu Buru-Buru Suntik Mati PLTU, Ini KunciannyaPensiun dini PLTU ini dinilai tidak perlu terburu-buru, karena Indonesia memiliki cara ini untuk bisa menekan penggunaan batu bara.
مزید پڑھ »